BUMN : PROFIL PERUM DAN PT

BUMN : PROFIL PERUM DAN PT 
PERUM BULOG - PT ASURANSI JASA RAHARJA - PT KAI - PT BTN
BULOG

Sejarah Perum BULOG 
Perjalanan Perum BULOG dimulai pada saat dibentuknya BULOG pada tanggal 10 Mei 1967 berdasarkan keputusan presidium kabinet No.114/U/Kep/5/1967, dengan tujuan pokok untuk mengamankan penyediaan pangan dalam rangka menegakkan eksistensi Pemerintahan baru. Selanjutnya direvisi melalui Keppres No. 39 tahun 1969 tanggal 21 Januari 1969 dengan tugas pokok melakukan stabilisasi harga beras, dan kemudian direvisi kembali melalui Keppres No 39 tahun 1987, yang dimaksudkan untuk menyongsong tugas BULOG dalam rangka mendukung pembangunan komoditas pangan yang multi komoditas. Perubahan berikutnya dilakukan melalui Keppres No. 103 tahun 1993 yang memperluas tanggung jawab BULOG mencakup koordinasi pembangunan pangan dan meningkatkan mutu gizi pangan, yaitu ketika Kepala BULOG dirangkap oleh Menteri Negara Urusan Pangan.
Pada tahun 1995, keluar Keppres No 50, untuk menyempurnakan struktur organisasi BULOG yang pada dasarnya bertujuan untuk lebih mempertajam tugas pokok, fungsi serta peran BULOG. Oleh karena itu, tanggung jawab BULOG lebih difokuskan pada peningkatan stabilisasi dan pengelolaan persediaan bahan pokok dan pangan. Tugas pokok BULOG sesuai Keppres tersebut adalah mengendalikan harga dan mengelola persediaan beras, gula, gandum, terigu, kedelai, pakan dan bahan pangan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka menjaga kestabilan harga bahan pangan bagi produsen dan konsumen serta memenuhi kebutuhan pangan berdasarkan kebijaksanaan umum Pemerintah. Namun tugas tersebut berubah dengan keluarnya Keppres No. 45 tahun 1997, dimana komoditas yang dikelola BULOG dikurangi dan tinggal beras dan gula. Kemudian melalui Keppres No 19 tahun 1998 tanggal 21 Januari 1998, Pemerintah mengembalikan tugas BULOG seperti Keppres No 39 tahun 1968. Selanjutnya melalu Keppres No 19 tahun 1998, ruang lingkup komoditas yang ditangani BULOG kembali dipersempit seiring dengan kesepakatan yang diambil oleh Pemerintah dengan pihak IMF yang tertuang dalam Letter of Intent (LoI).
Dalam Keppres tersebut, tugas pokok BULOG dibatasi hanya untuk menangani komoditas beras. Sedangkan komoditas lain yang dikelola selama ini dilepaskan ke mekanisme pasar. Arah Pemerintah mendorong BULOG menuju suatu bentuk badan usaha mulai terlihat dengan terbitnya Keppres No. 29 tahun 2000, dimana didalamnya tersirat BULOG sebagai organisasi transisi (tahun 2003) menuju organisasi yang bergerak di bidang jasa logistik di samping masih menangani tugas tradisionalnya. Pada Keppres No. 29 tahun 2000 tersebut, tugas pokok BULOG adalah melaksanakan tugas Pemerintah di bidang manajemen logistik melalui pengelolaan persediaan, distribusi dan pengendalian harga beras (mempertahankan Harga Pembelian Pemerintah – HPP), serta usaha jasa logistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Arah perubahan tesebut semakin kuat dengan keluarnya Keppres No 166 tahun 2000, yang selanjutnya diubah menjadi Keppres No. 103/2000. Kemudian diubah lagi dengan Keppres No. 03 tahun 2002 tanggal 7 Januari 2002 dimana tugas pokok BULOG masih sama dengan ketentuan dalam Keppers No 29 tahun 2000, tetapi dengan nomenklatur yang berbeda dan memberi waktu masa transisi sampai dengan tahun 2003. Akhirnya dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah RI no. 7 tahun 2003 BULOG resmi beralih status menjadi Perusahaan Umum (Perum) BULOG. 

Dewan Direksi
Djarot Kusumayakti 
Direktur Utama
Lahir pada tahun 1959, lulusan Fak Ekonomi UII Yogyakarta Jurusan Ekonomi Perusahaan tahun 1982. Mendapat gelar MM Bidang Keuangan di Univ Airlangga, pada tahun 2000. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) BRI. Hingga akhirnya ditunjuk sebagai Direktur Utama Perum BULOG pada tanggal 8 Juni 2015. 

Fadzri Sentosa 
Direktur Komersial
Lahir di Jakarta pada tanggal 6 Mei 1963. Menyelesaikan pendidikan S1 Telekomunikasi di ITB pada tahun 1986 dan S2 Master of Business di The University of Technology Sydney tahun 2001. Sebelum ditugaskan di Perum BULOG, menjadi Direktur Enterprise dan Wholesale PT Indosat di samping rangkap beberapa jabatan lain yaitu sebagai Komisaris di PT Lintasarta, Komisaris PT IM2, Board of Director ASEAN Telecom Holding SDN Bhd Malaysia dan Board of Director Conexus Alliance. Pernah menjadi Direktur Sales dan Marketing PT Satelindo dan Direktur Komersial PT IM3. Berbagai pengalaman lain di Indosat adalah sebagai Group Head Channel & Card Distributon & Logistic, Group Head Regional Jabotabek dan Group Head National Corporate Sales, Division Head Internatioanal Marketing, Division Head Domestic Affair and Regulatory dan Branch Head Bali.

Iryanto Hutagaol 
Direktur Keuangan 
Lahir di Palembang pada tahun 1962. Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Diponegoro Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi pada tahun 1987 dan mendapat gelar Master of Business Administration (MBA) dari Peter F. Drucker School Of Management, The Claremont Graduate University, California, Amerika Serikat pada tahun 1996. Sebelumnya menjabat Kepala Satuan Pengawasan Internal di PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero). Diangkat menjadi Direktur Keuangan Perum BULOG pada tanggal 31 Desember 2014.

Herman Hidayat

Direktur SDM 
Lahir di Jakarta pada tanggal 9 Juli 1959. Menamatkan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1988. Pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan, Kepala Biro Hukum, Inspektur Kementrian BUMN dan terakhir Staf Ahli Menteri BUMN Bidang Kebijakan Publik dan Hubungan Antar Lembaga, serta pernah menduduki jabatan sebagai Komisaris di BUMN. Diangkat sebagai Direktur Perum BULOG pada tanggal 16 Februari 2015.

Wahyu Suparyono 

Direktur Pelayanan Publik 
Lahir di Magelang, 17 Oktober 1959. Menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1990), Pascasarjana (S2) jurusan Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI (1997) dan Doktor (S3) di Universitas Brawijaya (2014). Sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT. PPI (Persero) terhitung sejak bulan Juni 2014.

Wahyu 
Direktur Pengadaan
Lahir pada tanggal 2 September 1967. Menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran tahun 1991, Pascasarjana Magister (S2) Program Magister Manajemen di Universitas Padjadjaran tahun 2004 dengan konsentrasi Manajemen Pemasaran dan Doktoral (S3) Program Doktor Ilmu Manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Padjadjaran (2014).

PT ASURANSI JASA RAHARJA

Profil Perusahaan

Nama                           : PT JASA RAHARJA (Persero)

Bidang Usaha                         : Asuransi Sosial

Pemilik                        : 100% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia

Dasar Hukum

• Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Djasa Rahardja

• Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-750/MK/IV/11/1970 tanggal 18 Nopember 1970 tentang Pernyataan mengenai Perusahaan Negara (P.N.) Asuransi Kerugian Djasa Rahardja sebagai Usaha Negara seperti yg dimaksud dalam ayat (2) Pasal Undang-Undang<br>No. 9 Tahun 1969

• Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1980 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Asuransi Kerugian Jasa Raharja Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Modal Perseroan         : Rp. 500.000.000.000

Modal Disetor             : Rp. 250.000.000.000

Akte Pendirian            :Akta Nomor 49 tanggal 28 Februari 1981 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yg telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Akta Nomor 18 tanggal 2 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Yulius Purnawan, SH. MSi., Notaris Jakarta.

Kegiatan Usaha           :Melaksanakan Asuransi Kecelakaan penumpang alat angkutan umum dan asuransi tanggung jawab menurut hukum terhadap pihak ketiga sebagaimana diatur UU No. 33 dan 34 tahun 1964 berikut peraturan pelaksanaannya.

Jaringan Kantor           : Jasa Raharja memiliki 28 kantor cabang, 61 kantor perwakilan dan 60 Kantor Pelayanan Jasa Raharja (KPJR), yang tersebar diseluruh Indonesia.

Kantor Pusat                 : Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-2 Kuningan-Jakarta 12920 
Dewan Direksi

BUDI SETYARSO

Direktur Utama

Lahir di Madiun Jawa Timur tahun 1957. Meraih Strata Satu (S1) Ekonomi dari Universitas Brawijaya Malang pada tahun 1982, dan Magister Manajemen (S2) di Universitas Sriwijaya (Unsri), Palembang tahun 1997. Riwayat Pekerjaan di PT Jasa Raharja (Persero) :
Bergabung dengan Jasa Raharja pada tahun 1984 di Cabang Surabaya, kemudian dipercaya sebagai Kepala Perwakilan Bondowoso tahun 1986, Kabag Klaim Cabang Medan tahun 1989-1992, Kabag Keuangan selanjutnya Kabag Asuransi Wajib Cabang Semarang tahun 1992-1993. Tahun 1993-2000 dipercaya sebagai Kepala Cabang Mataram, Yogyakarta, Sumatera Selatan dan Jawa Tengah. Sejak tahun 2000 menempati posisi sebagai Kadiv Pelayanan dilanjutkan sebagai Kadiv Litbang. Sejak tahun 2001-2003 menjabat Direktur PT Jasaraharja Putera, pada bulan Maret 2008 Beliau dipercaya sebagai Direktur Operasional dan pada bulan Januari 2013 Beliau menjabat Direktur Utama.

BUDI RAHARDJO SLAMET

Direktur Operasional

Lahir di Cirebon Jawa Barat tahun 1959. Meraih Starat Satu (S1) Ekonomi dari Universitas Krisnadwipayana Jakarta, dan Magister Management Keuangan (S2) di Universitas Gajayana, Malang tahun 1998. Riwayat Pekerjaan di PT Jasa Raharja (Persero) :
Bergabung dengan Jasa Raharja pada tahun 1986 di Kantor Pusat, kemudian dipercaya sebagai Kepala Perwakilan di Cabang Nusa Tenggara Barat tahun 1990, Kepala Perwakilan Malang pada tahun 1992, Kabag Operasional Cabang Jawa Timur Tahun 1996-1999, Kepala Urusan di Kantor Pusat tahun 2000. Tahun 2001-2002 dipercaya sebagai Kepala Cabang Kalimantan Timur, Tahun 2003 dipercaya sebagai Kepala Cabang Bali. Sejak 01 Agustus 2003 menempati posisi sebagai Kadiv Asuransi dilanjutkan sebagai Kadiv Umum, Kadiv Keuangan, Kadiv Pencegahan dan Pelayanan, Kepala Satuan Pengawasan Internal. Pada bulan Januari 2013 dipercaya sebagai Direktur Operasional.

ZAYAD GHANI

Direktur Keuangan

Lahir di Kudus, Jawa Tengah pada tahun 1955, Meraih Strata Satu (S1) Ekonomi dari Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta pada tahun 1981, meraih gelar Magister Management (S2) pada tahun 1997 dari Universitas Pancasila Riwayat Pekerjaan :
Tahun 1983 bergabung dengan Jasa Raharja di Kantor Pusat, kemudian dipercaya sebagai Kepala Bagian Surety Bond Kantor Pusat pada tahun 1994. Ditugaskan di anak perusahaan PT Jasaraharja Putera tahun 1999 hingga Januari tahun 2013. Mendapat kepercayaan sebagai Direktur Keuangan di PT Jasa Raharja (Persero) pada bulan Januari 2013

M. WAHYU WIBOWO

Direktur Manajemen Risiko dan Teknologi Informasi

Lahir di Salatiga Jawa Tengah tahun 1958 Meraih Strata Satu (S1) Ekonomi dari Universitas Udayana Bali pada tahun 1986, Magister Manajemen (S2) di Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya, Jakarta Tahun 1994. Riwayat Pekerjaan di PT Jasa Raharja (Persero) :
Bergabung dengan Jasa Raharja pada tahun 1983 di Cabang Bali, kemudian dipercaya sebagai Kepala Seksi di Cabang Bali tahun 1985, Kepala Bagian Cabang Lampung Tahun 1990, Kepala Bagian di Kantor Pusat tahun 1992. Tahun 1996 dipercaya sebagai Kepala Cabang Kalimantan Barat, Tahun 1997 dipercaya sebagai Kepala Cabang Riau, Tahun 1999 dipercaya sebagai Kaur Divisi Asuransi, Tahun 2000 dipercaya sebagai Kaur Divisi SDM, Tahun 2000 – 2006 dipercaya sebagai Kepala Divisi Akuntansi, Tahun 2007 – 2012 sebagai Staff Eksekutif UBS, Tahun 2012 sebagai Kepala Divisi Sistem Informasi Perusahaan . Pada bulan Januari 2013 dipercaya sebagai Direktur Manajemen Risiko dan Teknologi Informasi.

WIRANTO

Direktur SDM dan Umum

Lahir di Batang pada tahun 1958 Meraih Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi UNDIP pada tahun 1982, kemudian mengambil S2 Finance, di University of Miami, Florida Amerika Serikat tahun 1995.Riwayat Pekerjaan menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Direktorat Pembinaan BUMN Departemen Keuangan pada tahun 1989, lalu pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Perkebunan Wilayah B tahun 1990, Kepala Seksi Analis Pendanaan dan Sumber Daya pada tahun 1993. Selain itu, pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Organisasi pada tahun 1995 di Direktorat Jenderal Pembinaan BUMN, Departemen Keuangan. Pernah menjabat Kepala Sub Direktorat Monitoring Pelaksanaan Usaha, Departemen Keuangan pada tahun 1996. Setelah itu, beliau juga pernah dipercaya menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Privatisasi BUMN Jasa Umum, Departemen Keuangan pada tahun 1998. Pada tahun 1998-2001 menjabat sebagai Kepala Bagian Pembinaan BUMN I, BTU-BUMN Departemen Keuangan, pada tahun 2001-2002 menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Asuransi Jiwa, Direktorat Persero Jasa Keuangan, Departemen Keuangan. Beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Usaha Asuransi Kementerian BUMN tahun 2002-2006. Setelah itu beliau dipercaya menjabat sebagai Asisten Deputi Urusan Usaha Jasa Keuangan, Kementerian BUMN tahun 2006-2010 , mulai tahun 2010-sekarang beliau menjabat Asisten Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik III, Kementerian BUMN. Pada bulan Januari 2013, Beliau dipercaya menjabat Direktur SDM dan Umum PT. Jasa Raharja (Persero).Disamping itu, Beliau juga pernah mendapat penugasan sebagai Komisaris PT.Asuransi Jiwasraya pada tahun 2000-2004, Komisaris PT.Asuransi Ekspor Indonesia tahun 2004-2009, Komisaris PT. Asuransi Kesehatan tahun 2008-2011, dan Komisaris PT. Pegadaian pada tahun 2009-sekarang.

PT KAI

SEJARAH 
Kehadiran kereta api di Indonesia ditandai dengan pencangkulan pertama pembangunan jalan KA di desa Kemijen, Jum'at tanggal 17 Juni 1864 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Mr. L.A.J Baron Sloet van den Beele. Pembangunan diprakarsai oleh Naamlooze Venootschap Nederlandsch Indische Spoorweg Maatschappij (NV. NISM) yang dipimpin oleh Ir. J.P de Bordes dari Kemijen menuju desa Tanggung (26 Km) dengan lebar sepur 1435 mm. Ruas jalan ini dibuka untuk angkutan umum pada hari Sabtu, 10 Agustus 1867.
Keberhasilan swasta, NV. NISM membangun jalan KA antara Kemijen - Tanggung, yang kemudian pada tanggal 10 Februari 1870 dapat menghubungkan kota Semarang - Surakarta (110 Km), akhirnya mendorong minat investor untuk membangun jalan KA di daerah lainnya. Tidak mengherankan, kalau pertumbuhan panjang jalan rel antara 1864 - 1900 tumbuh de-ngan pesat. Kalau tahun 1867 baru 25 Km, tahun 1870 menjadi 110 Km, tahun 1880 mencapai 405 Km, tahun 1890 menjadi 1.427 Km dan pada tahun 1900 menjadi 3.338 Km.
Selain di Jawa, pembangunan jalan KA juga dilakukan di Aceh (1874), Sumatera Utara (1886), Sumatera Barat (1891), Sumatera Selatan (1914), bahkan tahun 1922 di Sulawasi juga telah dibangun jalan KA sepanjang 47 Km antara Makasar-Takalar, yang pengoperasiannya dilakukan tanggal 1 Juli 1923, sisanya Ujungpandang - Maros belum sempat diselesaikan. Sedangkan di Kalimantan, meskipun belum sempat dibangun, studi jalan KA Pontianak - Sambas (220 Km) sudah diselesaikan. Demikian juga di pulau Bali dan Lombok, pernah dilakukan studi pembangunan jalan KA.
Sampai dengan tahun 1939, panjang jalan KA di Indonesia mencapai 6.811 Km. Tetapi, pada tahun 1950 panjangnya berkurang menjadi 5.910 km, kurang Iebih 901 Km raib, yang diperkirakan karena dibongkar semasa pendudukan Jepang dan diangkut ke Burma untuk pembangunan jalan KA di sana.
Jenis jalan rel KA di Indonesia semula dibedakan dengan lebar sepur 1.067 mm; 750 mm (di Aceh) dan 600 mm di beberapa lintas cabang dan tram kota. Jalan rel yang dibongkar semasa pendudukan Jepang (1942 - 1943) sepanjang 473 Km, sedangkan jalan KA yang dibangun semasa pendudukan Jepang adalah 83 km antara Bayah - Cikara dan 220 Km antara Muaro - Pekanbaru. Ironisnya, dengan teknologi yang seadanya, jalan KA Muaro - Pekanbaru diprogramkan selesai pembangunannya selama 15 bulan yang mempekerjakan 27.500 orang, 25.000 diantaranya adalah Romusha. Jalan yang melintasi rawa-rawa, perbukitan, serta sungai yang deras arusnya ini, banyak menelan korban yang makamnya bertebaran sepanjang Muaro- Pekanbaru.
Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamir-kan pada tanggal 17 Agustus 1945, karyawan KA yang tergabung dalam Angkatan Moeda Kereta Api (AMKA) mengambil alih kekuasa-an perkeretaapian dari pihak Jepang. Peristiwa bersejarah tersebut terjadi pada tanggal 28 September 1945. Pembacaan pernyataan sikap oleh Ismangil dan sejumlah anggota AMKA lainnya, menegaskan bahwa mulai tanggal 28 September 1945 kekuasaan perkeretaapian berada di tangan bangsa Indonesia. Orang Jepang tidak diperbolehkan campur tangan lagi urusan perkeretaapi-an di Indonesia. Inilah yang melandasi ditetapkannya 28 September 1945 sebagai Hari Kereta Api di Indonesia, serta dibentuknya Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARI). 

Direksi
Edi Sukmoro 
Direktur Utama

Bambang Eko Martono 
Direktur Komersial 

Apriyono Wedi Chresnanto
Direktur Operasi 

Candra Purnama
Direktur Pengelolaan Prasarana 

Azahari
Direktur Pengelolaan Sarana 

Slamet Suseno Priyanto
Direktur Keselamatan dan Keamanan 

M. Kuncoro Wibowo
Direktur SDM, Umum, dan TI 

Budi Noviantoro
Direktur Logistik dan Pengembangan 

Dody Budiawan

Direktur Aset Tanah dan Bangunan 

Didiek Hartantyo

Direktur Keuangan

PT BANK TABUNGAN NEGARA

SEJARAH 
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau biasa dikenal dengan BTN adalah sebuah perseroan terbatas yang bergerak di bidang penyedia jasa perbankan. Bank ini merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang pertama kali didirikan pada tahun 1987. Saat itu bank ini masih bernama Postspaar Bank yang terletak di Batavia. Selanjutnya Jepang membekukan kegiatan bank tersebut dan mengganti nama menjadi Chokin Kyoku. Pemerintah Indonesia mengambil alih dan mengubah namanya kembali menjadi Bank Tabungan Pos sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1950. Beberapa tahun berselang tepatnya pada tahun 1963, bank ini kembali berganti nama menjadi Bank Tabungan Negara atau biasa dikenal dengan BTN.
Lima tahun setelah itu, bank ini beralih status menjadi bank milik negara melalui Undang-Undang Nomor 20 tahun 1964. Pada tahun 1974 BTN menawarkan layanan khusus yang bernama KPR atau kredit pemilikan rumah. Layanan ini dikhususkan pada BTN oleh Kementerian Keuangan dengan dikeluarkannya surat pada tanggal 29 Januari 1974. Layanan ini pertama kali dilakukan pada tanggal 10 Desember 1976. Selanjutnya pada tahun 1989 BTN juga telah beroperasi menjadi bank umum dan mulai menerbitkan obligasi. Pada tahun 1992 status hukum BTN berubah menjadi perusahaan perseroan (Persero). 
Selain itu, dua tahun berselang tepatnya pada tahun 1994, BTN juga memiliki izin sebagai Bank Devisa. Keunggulan dari BTN terlihat pada tahun 2002 yang menempatkan BTN sebagai bank umum dengan fokus pinjaman tanpa subsidi untuk perumahan. Hal ini dibuktikan dengan keluarnya surat dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tanggal 21 Agustus 2002.
Pada tahun 2003 BTN melakukan restrukturisasi perusahaan. Restrukturisasi perusahaan yang dilakukan secara menyeluruh tersebut telah tertulis dalam persetujuan RJP berdasarkan surat Menteri BUMN tanggal 31 Maret 2003 dan Ketetapan Direksi Bank BTN tanggal 3 Desember 2004. Tak berhenti sampai di sana, pada tahun 2008 BTN juga yang telah melakukan pendaftaran transaksi Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK Eba) di Bapepam. Bank BTN merupakan  bank pertama di Indonesia yang berhasil melakukannya. Selanjutnya pada tahun 2009, BTN melakukan pencatatan perdana dan listing transaksi di Bursa Efek Indonesia. Dengan visi "menjadi bank yang terkemuka dalam pembiayaan perumahan" Bank BTN nyatanya telah menjadi salah satu bank terkemuka di Indonesia.

Direksi 
Maryono
Direktur Utama 

Irman Alvian Zahiruddin
 Direktur 

Mansyur Syamsuri Nasution
Direktu

Iman Nugroho Soeko
Direktur 

Adi Setianto
Direktur 

Sis Apik Wijayanto
Direktur 

Sulis Usdoko
Direktur 

Oni Febriarto Rahardjo
Direktur

kerjasama internasional

KERJASAMA INTERNASIONAL 

INDONESIA DENGAN APEC (Asia Pasific Economic Coorporation)

APEC, atau singkatan dari Asia Pacific Economic Coorporation atau kerjasama Ekonomi Asia Pasifik adalah forum ekonomi 22 negara di Lingkar Pasifik yang bertujuan untuk mengukuhkan pertumbuhan ekonomi, mempererat komunitas dan mendorong perdagangan bebas di seluruh kawasan Asia-Pasifik. Kerjasama Ekonomi APEC adalah forum kerjasama ekonomi yang terbuka, informal, tidak mengikat dan tetap berada dalam koridor disiplin WTO dan berbagai perjanjian internasional. APEC didirikan pada tahun 1989 sebagai tanggapan terhadap pertumbuhan interdependensi ekonomi negara-negara Asia-Pasifik dan lahirnya blok perdagangan lain di bagian-bagian lain dunia.

Sejarah APEC 
Tanggal Januari 1989, Perdana Menteri Australia Bob Hawke mengusulkan untuk didirikannya kerjasama ekonomi yang lebih efektif untuk kawasan Asia-Pasifik. Hal ini berujung pada pertemuan pertama APEC di ibukota Australia, Canberra diketuai oleh Menteri Luar Negeri Australia Gareth Evans. Rapat ini dihadiri oleh Menteri dari 12 negara, dan berujung pada komitmen untuk mengadakan pertemuan tahunan untuk masa depan di Singapura dan Korea selatan.
Pada tahun 1989 dan 1992, para pejabat senior informal dan dialog tingkat menteri melakukan pertemuan. Kemudian pada tahun 1993 mantan Presiden Amerika Serikat William Clinton, mendirikan praktek Rapat tahunan Pemimpin Ekonomi APEC yang diadakan di Blake Island, Washington, Amerika Serikat. Isi dari rapat tersebut salah satunya untuk memberikan liberalisasi perdagangan dan kerjasama ekonomi lebih lanjut, memberikan dorongan dan komitmen tingkat tinggi, untuk mengembangkan semangat masyarakat, dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.
Pada KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) APEC pada tahun 1993 di Seattle, Amerika Serikat ditetapkan Visi dari APEC, yaitu “Mewujudkan komunitas ekonomi Asia-Pasifik yang berdasarkan pada semangat keterbukaan dan kemitraan, serta upaya kerjasama untuk menghadapi tantangan perubahan, pertukaran barang, jasa dan investasi secara bebas, pertumbuhan yang berkesinambungan memperhatikan aspek-aspek lingkungan”. 
Pada tahun 1994 dalam deklarasi APEC menetapkan “Bogor Goals”, guna mewujudkan visi kerjasama tersebut. Dengan  melakukan perdagangan bebas, terbuka dan investasi di Asia-Pasifik pada tahun 2010 untuk ekonomi negara maju dan 2020 untuk negara berkembang di Bogor, Indonesia. Hal tersebut dilakukan dengan cara antara lain:
1. Menciptakan sistem perdagangan yang bebas, terbuka dan adil dikawasan Asia-Pasifik tahun 2010/2020 untuk ekonomi maju dan berkembang.
2. Memimpin dalam memperkuat sistem perdagangan multilateral yang terbuka, meningkatkan liberalisasi perdagangan dan jasa, mengintensifkan kerjasama ekonomi di Asia-Pasifik.
3. Mempercepat proses liberalisasi melalui penurunan hambatan perdagangan dan investasi yang lebih jauh, meningkatkan arus barang, jasa, modal secara bebas dan konsisten dengan GATT.
Dalam perkembangannya, APEC memiliki peran yang cukup strategis dengan penduduk sekitar 2 milyar jiwa atau lebih dari 40% populasi dunia dan mewakili 45% nilai perdagangan dunia (1996). Sebuah pasar yang potensial untuk perdagangan barang, jasa dan sumber daya manusia. Realisasi pertumbuhan GDP APEC tahun 2000 sebesar 4.1% berarti relative lebih rendah dari pertumbuhan GDP dunia yang sebesar 4.7%, disamping itu APEC juga memiliki arti penting dalam rangka pembangunan nasional karena mewakili 69.1% pasar ekspor non-migas Indonesia masing-masing tahun 2000. Serangkaian upaya penguatan forum APEC demi meningkatkan standar ekonomi di kawasan Asia-Pasifik terus dilakukan. Dengan telah disahkannya kesepakatan-kesepakatan yang signifikan antara lain Visi APEC, Bogor Goals, Osaka Actians Agenda (OAA) yang memberikan arahan atau pedoman kerja APEC dan pada tahun 1996 meluncurkan fase implementasi dari pada OAA dalam bentuk MAPA (Manila Action Plans APEC). Sedangkan tindakan kongkrit adalah RAK (Rencana Aksi Kolektif) maupun RAI (Rencana Aksi Individu) oleh seluruh anggotanya, sehingga dalam mewujudkan pasar yang bebas dan terbuka tahun 2010/2020 benar-benar tercapai. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan ekonomi dalam forum APEC, keanggotaannya pun mengalami pertambahan, dari awal berdirinya yang dianggotai oleh 12 negara dan sampai sekarang bertambah menjadi 12 Anggota APEC.

Peran serta Indonesia dalam APEC 
Pada tahun 1989 Indonesia membantu terbentuknya APEC. Indonesia menikmati hasil nyata dari forum kerjasama ekonomi tersebut. Negara Anggota APEC merupakan mitra dagang utama bagi Indonesia. Jumlah impor Indonesia sebesar 63.6% dari total impor Indonesia. Jumlah ekspor mencapai 61% dari jumlah ekspor Indonesia. Selain itu, 50% sumber investasi asing langsung berasal dari kerja sama Indonesia dengan negara Anggota APEC.
Negara tempat penyelenggaraan pertemuan APEC menjadi ketua APEC. Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan pemimpin APEC pada tanggal 5 November 1994 di Bogor. Pada saat yang sama Indonesia menjadi ketua Gerakan Non-Blok. Hal ini membuktikan Indonesia berperan penting dalam organisasi-organisasi regional dan Internasional. Peran Indonesia dalam APEC antara lain:
Ikut mewujudkan ketertiban dunia melalui forum konsultasi APEC yang jujur, adil dan bebas.
Saling membantu tanpa membedakan tingkat kemajuan bangsa. 
Keanggotaan APEC 
Pada Awal didirikannya APEC (Asia Pasific Economic Coorporation) tahun 1989 diikuti oleh 12 Negara, yaitu Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Filiphina, Singapura, Thailand dan Amerika serikat. Kebanyakan adalah negara yang berada di garis pantai Samudra Pasifik. Meskipun begitu, kriteria keanggotaan yaitu setiap anggota adalah lebih kepada ekonomi terpisah, dibandingkan dengan negara terpisah. Sebagai hasilnya, dalam menyebut anggotanya, APEC (Asia Pasific Economic Coorporation) menggunakan istilah Ekonomi Anggota, bukan Negara Anggota. Berikut adalah 22 negara yang telah bergabung kedalam Komunitas Ekonomi Asia-Pasifik atau Asia Pasific Economic Coorporation(APEC):

NO.	NAMA ANGGOTA	TAHUN DITERIMA
1	AUSTRALIA	1989
2	BRUNEI DARUSSALAM	1989
3	KANADA	1989
4	INDONESIA	1989
5	JEPANG	1989
6	KOREA SELATAN	1989
7	MALAYSIA	1989
8	SELANDIA BARU	1989
9	FILIPHINA	1989
10	SINGAPURA	1989
11	THAILAND	1989
12	AMERIKA SERIKAT	1989
13	REPUBLIK TIONGKOK	1991
14	HONG KONG	1991
15	RRC	1991
16	MEKSIKO	1993
17	PAPUA NEW GUINEA	1993
18	CHILI	1994
19	PERU	1998
20	RUSSIA	1998
21	VIETNAM	1998
22	MONGOLIA	2013

Bergabungnya Indonesia dengan Asia Pasific Economic Coorporation (APEC) merupakan salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia dikala itu untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi nasional dan untuk meningkatkan daya saing Ekonomi global. Banyak sekali manfaat yang di dapatkan oleh Indonesia dengan bergabung dalam Asia Pasific Economic Coorporation (APEC), yaitu meningkatkan Infrastruktur di wilayah ASEAN untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan integritas. Berdasarkan perhitungan Asian Development Bank Asia membutuhkan 8 triliun Dollar Amerika Serikat untuk pembangunan infrastruktur tahun 2020.
Untuk kepentingan dalam negeri, APEC memiliki manfaat bagi Indonesia dalam segi pembangunan infrastruktur dan Investasi. Dengan melihat wilayah geografis Indonesia yang menguntungkan, maka hal tersebut dapat menarik minat para investor luar negeri. Meningkatnya kerjasama perekonomian di Indonesia dapat meningkatkan perekonomian dalam negeri. Dengan sistem pasar terbuka atau bebas serta liberalisasi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena jika tidak ada kerjasama dengan negara lain, maka pertumbuhan perekonomian nasioanal akan terhambat dan sedikit investor yang akan masuk ke Indonesia. Tentu hal ini harus terus mendapatkan dukungan dari semua pihak, pemerintah sudah berupaya sedemikian rupa dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dalam bidang ekonomi (khususnya), maka masyarakatpun juga harus berusaha untuk membantu pembangunan dalam negeri, baik dalam hal ekonomi maupun infrastruktur lainnya.

INDONESIA DENGAN ADB ( Asian Development Bank )

Bank Pembangunan Asia (ADB) adalah Bank Pembangunan Daerah didirikan pada tanggal 22 Agustus 1966 untuk memfasilitasi perkembangan ekonomi negara di Asia.  Bank mengakui anggota PBB Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia dan Pasifik (UNESCAP, sebelumnya dikenal sebagai Komisi Ekonomi PBB untuk Asia dan Timur Jauh) dan non-regional negara-negara maju .  Dari 31 anggota pada pendiriannya, ADB kini memiliki 67 anggota - yang 48 berasal dari di Asia dan Pasifik dan 19 luar. ADB dimodelkan erat pada Bank Dunia , dan memiliki sistem suara tertimbang serupa di mana suara didistribusikan secara proporsional dengan modal langganan's anggota. Saat ini, baik Amerika Serikat dan Jepang memiliki 552.210 saham, proporsi terbesar 12,756% saham di masing-masing.

ORGANISASI

Badan tertinggi yang membuat kebijakan bank adalah Dewan Gubernur terdiri dari satu wakil dari setiap negara anggota. Dewan Gubernur, pada gilirannya, memilih di antara mereka sendiri dari 12 anggota Dewan Direksi dan wakil mereka. Delapan dari 12 anggota yang berasal dari regional (Asia-Pasifik) orang anggota, sedangkan yang lain berasal dari anggota non-regional.

Dewan Gubernur juga memilih bank Presiden yang adalah ketua Dewan Direksi dan mengelola ADB. Presiden memiliki jabatan berlangsung lima tahun, dan dapat dipilih kembali. Secara tradisional, dan karena Jepang merupakan salah satu pemegang saham terbesar bank, Presiden selalu Jepang. Presiden saat ini adalah Haruhiko Kuroda, yang menggantikan Tadao Chino pada tahun 2005.

Kantor pusat bank berada pada 6 ADB Avenue, Mandaluyong City , Metro Manila , Filipina , dan memiliki kantor perwakilan di seluruh dunia.Bank ini mempekerjakan sekitar 2.400 orang, yang berasal dari 55 dari 67 negara anggotanya, dan dengan lebih dari separuh dari staf yangFilipina .

SEJARAH

1962-1972

ADB pada awalnya dipahami oleh beberapa orang Jepang berpengaruh yang merumuskan "rencana pribadi" untuk sebuah bank pembangunan daerah pada tahun 1962, yang kemudian disahkan oleh pemerintah. Jepang merasa bahwa bunga di Asia tidak dilayani oleh Bank Dunia dan ingin mendirikan sebuah bank di mana Jepang secara institusional diuntungkan. Setelah ADB didirikan pada tahun 1966, Jepang mengambil posisi terkemuka di bank, tetapi menerima presiden dan beberapa "posisi cadangan" lainnya penting seperti direktur departemen administrasi.Pada akhir 1972, Jepang memberikan kontribusi $ 173.700.000 (22,6% dari total) terhadap sumber daya modal biasa dan $ 122.600.000 (59,6% dari total) untuk dana khusus. Sebaliknya, Amerika Serikat menyumbang hanya $ 1.25 juta untuk dana khusus.

ADB melayani kepentingan ekonomi di Jepang karena sebagian besar pinjamannya pergi ke Indonesia , Thailand , Malaysia , Korea Selatandan Filipina , negara-negara dengan mana Jepang memiliki hubungan perdagangan yang penting; bangsa ini menyumbang 78,48% dari total pinjaman ADB 1967-1972. Selain itu, Jepang menerima manfaat nyata, 41,67% dari total pengadaan 1967-1976. Jepang terikat kontribusi dana khusus untuk sektor disukai dan daerah dan pengadaan barang dan jasa, sebagaimana tercermin dalam sumbangan yang $ 100 juta untuk Dana Khusus Pertanian pada bulan April 1968.

Takeshi Watanabe menjabat sebagai presiden pertama ADB 1966-1972.

1972-1986

saham Jepang kontribusi kumulatif meningkat dari 30,4 persen pada tahun 1972-35,5 persen pada 1981 dan 41,9 persen pada tahun 1986. Selain itu, Jepang adalah sumber penting dari pinjaman ADB, 29,4 persen (dari $ 6,729.1 juta) pada 1973-1986, dibandingkan dengan 45,1 persen dari Eropa dan 12,9 persen dari Amerika Serikat. presiden Jepang Inoue Shiro (1972-1976) dan Yoshida Taroichi (1976-1981) mengambil sorotan. Masao Fujioka, presiden keempat (1981-1990), mengadopsi gaya kepemimpinan yang tegas. Ia mengumumkan rencana ambisius untuk memperluas ADB menjadi agen pembangunan yang berdampak tinggi. rencana-Nya dan filsafat perbankan menyebabkan meningkatnya gesekan dengan direktur AS, dengan kritik terbuka dari Amerika pada pertemuan tahunan 1985. 

Selama periode ini ada dasi kelembagaan yang kuat paralel antara ADB dan Departemen Keuangan Jepang, khususnya Biro Keuangan Internasional (IFB).

Sejak 1986

berbagi Its kontribusi kumulatif meningkat dari 41,9 persen pada 1986-50,0 persen pada tahun 1993. Selain itu, Jepang telah menjadi pemberi pinjaman penting untuk ADB, 30,4 persen dari total di 1987-1993, dibandingkan dengan 39,8 persen dari Eropa dan 11,7 persen dari Amerika Serikat. Namun berbeda dengan periode sebelumnya, Jepang telah menjadi lebih tegas sejak pertengahan tahun 1980-an. rencana Jepang adalah untuk menggunakan ADB sebagai wadah bagi daur ulang surplus modal yang besar dan "katalis" untuk menarik modal swasta Jepang ke wilayah tersebut. Setelah 1985 Plaza Accord , produsen Jepang didorong oleh yen tinggi untuk pindah ke Asia Tenggara. ADB memainkan peran dalam menyalurkan modal swasta Jepang untuk Asia dengan meningkatkan infrastruktur setempat.  ADB juga berkomitmen untuk meningkatkan kredit untuk isu-isu sosial seperti pendidikan, kesehatan dan penduduk, pembangunan perkotaan dan lingkungan, sampai 40 persen dari total pinjaman dari sekitar 30 persen pada saat itu.

Proyek Terkenal dan Bantuan Teknis

§  Afghanistan Diaspora Proyek

§  Pendanaan Utah State University menyebabkan proyek-proyek untuk membawa keterampilan tenaga kerja di Thailand ^{[ rujukan? ]}

§  Gempa dan Tsunami Proyek Dukungan Darurat di Indonesia

§  Greater Mekong Subregional Program

§  ROC Ping Offshore Hu Minyak dan Gas Bumi Pengembangan

§  Kemitraan Strategis Sektor Swasta untuk Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di Filipina

§  Gas Trans-Afganistan Pipeline Penilaian Kelayakan

§  Pinjaman sebesar $ 1,2 milyar untuk jaminan keluar dari krisis ekonomi yang akan datang di Pakistan dan pergi pendanaan bagi negara-negara berkembang kebutuhan energi, khususnya proyek-proyek Hydro-power

§  Mikro membiayai dukungan bagi perusahaan-perusahaan swasta, dalam hubungannya dengan pemerintah, termasuk Pakistan dan India .

§  The Yichang-Wanzhou Kereta Api proyek di daerah pegunungan barat Hubei Provinsi dan utara-timur Chongqing Kota, Cina. (A $ 500.000 pinjaman AS, yang disetujui pada tahun 2003.)

KRITIK

Sejak's dini hari ADB, kritikus telah menuduh bahwa dua donor utama, Jepang dan Amerika Serikat , memiliki dampak luas terhadap pinjaman, kebijakan dan keputusan kepegawaian.

Oxfam Australia telah mengkritik Bank Pembangunan Asia ketidakpekaan kepada masyarakat lokal. "Operasi di a dan internasional tingkat global, bank-bank tersebut dapat merusak hak asasi manusia itu orang melalui proyek-proyek yang memiliki hasil merugikan untuk dan memarjinalkan masyarakat miskin."  Bank juga menerima kritik dari Program Lingkungan PBB , menyatakan dalam laporannya bahwa " banyak pertumbuhan telah dilewati lebih dari 70 persen penduduk pedesaan, banyak di antaranya yang langsung tergantung pada sumber daya alam untuk mata pencaharian dan pendapatan ".

Ada kritik bahwa proyek-proyek ADB skala besar menyebabkan kerusakan sosial dan lingkungan karena kurangnya pengawasan. Salah satu proyek kontroversial terkait ADB-paling Thailand 's Mae Moh menembakkan listrik stasiun-batubara . Lingkungan dan aktivis hak asasi manusia mengatakan lingkungan pengamanan kebijakan ADB serta kebijakan untuk masyarakat adat dan pemindahan paksa , sementara biasanya sampai standar internasional di atas kertas, sering diabaikan dalam praktek, terlalu jelas atau lemah untuk menjadi efektif, atau hanya tidak diberlakukan oleh pejabat bank.

Bank telah dikritik atas perannya dan relevansi dalam krisis pangan . ADB telah dituduh oleh masyarakat sipil mengabaikan peringatan menjelang krisis dan juga berkontribusi untuk itu dengan kondisi pinjaman yang mendorong banyak yang mengatakan tidak adil tekanan pemerintah untuk deregulasi dan swastanisasi pertanian , yang mengarah ke masalah-masalah seperti kekurangan pasokan beras di Asia Tenggara .

Bank juga telah dikritik oleh Perang Vietnam veteran untuk pendanaan proyek-proyek di Laos, karena Amerika Serikat 15% saham 'di bank, ditanggung oleh pajak. Laos menjadi komunis negara setelah AS menarik diri dari Vietnam, dan Perang Saudara Laos dimenangkan oleh Pathet Lao , yang secara luas dipahami telah didukung oleh Angkatan Darat Vietnam Utara .

Pada tahun 2009, bank mengesahkan strategi pendanaan 2,9 miliar $ untuk proyek-proyek yang diusulkan di India . Proyek-proyek dalam strategi ini hanya indikatif dan masih perlu lebih lanjut disetujui oleh dewan bank direksi, namun, RRC Jurubicara Kementerian Luar Negeri Qin Gang menyatakan, "Bank Pembangunan Asia, terlepas dari keprihatinan utama dari Cina, menyetujui Country India Strategi Kemitraan yang melibatkan sengketa teritorial antara China dan India menyatakan. Cina ketidakpuasan yang kuat selama ini .... bank bergerak tidak hanya serius tarnishes namanya sendiri, tetapi juga merusak kepentingan anggotanya.

ANGGOTA:

ADB mempunyai 67 anggota (per 2 Februari 2007). Nama adalah sebagai diakui oleh ADB.
Tahun setelah nama anggota menunjukkan tahun keanggotaan. Pemegang saham terbesar ADB adalah Jepang dan Amerika Serikat, masing-masing% 15,57 memegang saham. Pada saat itu negara berhenti menjadi anggota, Bank akan mengatur pembelian kembali itu negara saham tersebut oleh Bank sebagai bagian dari penyelesaian piutang dengan negara tersebut sesuai dengan ketentuan ayat 3 dan 4 Pasal ini.

Republik China (Taiwan) awalnya bergabung sebagai "Cina" sebagai anggota pendiri yang mewakili seluruh Cina. Namun, saham modal Bank didasarkan pada ukuran modal Taiwan, tidak seperti Bank Dunia dan IMF di mana pemerintah di Taiwan telah memiliki saham yang mewakili seluruh China sebelum Republik Rakyat Cina bergabung dan mengambil Republik China kursi. Pada tahun 1986, sebuah kompromi dilakukan ketika Republik Rakyat Cina bergabung dengan lembaga tersebut. ROC diizinkan untuk mempertahankan keanggotaannya, tetapi dengan nama Taipei, Cina - nama itu protes. Uniknya, hal ini memungkinkan kedua sisi Selat Taiwan untuk diwakili di institusi tersebut.

 

Oleh M. Stipan Bhakti Ardiyono

Bersama: Nur Habib Fauzi, Pitahono, Prisilia Dian Anggraini dan Pupuh Maharani dalam diskusi Kelompok 2 (HPI).