RESUME HUKUM PERBANKAN DI INDONESIA

HUKUM PERBANKAN INDONESIA

A.  Pengertian Hukum Perbankan

Bank adalah lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana atau uang ke masyarakat. Sedangkan hukum perbankan adalah hukum yang membahas tentang prosedur pendirian, pembubaran dan penggabungan bank.

Menurut M. Djumhana hukum perbankan adalah sekumpulan peraturan yang mengatur tentang keuangan bank serta kehidupan yang diatur adalah segala aspek perbankan. Ruang lingkup: Asas-asas perbankan, Pelaku perbankan, Kaidah-kaidah atau aturan yang mengatur, Struktur organisasi, Naskah Pengamanan, dan Tujuan bisnis perbankan.

Menurut Hermansah hukum perbankan adalah keseluruhan norma tertulis dan tidak tertulis yang mengatur tentang bank. Ruang lingkup: Kelembagaan, Kegiatan usaha, dan Cara dan proses melaksanakan usahanya.

B.  Sumber Hukum Perbankan

1.      Tidak tertulis

2.      Tertulis

C.  Teori-teori Hukum Perbankan

Menurut M. Mitnet, ada 4 teori antara lain:

1.      Teori Pelindungan Konsumen (Consummer Protection Theory)

Suatu peraturan dibuat dengan tujuan untuk melindungi konsumen dari suatu produk atau kegiatan konsumen.

2.      Teori Perlindungan Industri (Industry Protection Theory)

Suatu peraturan dibuat dengan tujuan untuk melindungi kepentingan produsen dari suatu produk kegiatan.

3.      Teori Kepentingan Umum (Public Interest Theory)

Suatu peraturan perundang-undangan dibuat untuk memperhatikan atau menjaga keseimbangan dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Ex: pembangunan dan kesejahteraan.

4.      Teori Birokrasi atau Pemerintah

Suatu pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah yang sifatnya berbelit-belit. Dan bersifat untuk menunjukkan jika negara itu ada, negara itu mengatur, dan negara itu menguasai.

D.  Asas-asas Hukum Perbankan

1.      Asas Kehati-hatian

Semua aturan yang dibuat oleh perbankan harus didasarkan dengan prinsip kehati-hatian. Ex: uang dianggap sesuatu yang penting untuk atau bagi masyarakat. Agar perbankan di indonesia tetap sehat dan supaya tidak merugikan nasabahnya. Yang dimaksud dengan sehat disini adalah bank yang mampu mencairkan uang.

2.      Asas Kepercayaan

Bisa dilihat dari kepercayaan nasabah. Jika bank tersebut berhati-hati maka akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat atau nasabah. Perbankan bukan hanya untuk menyimpan uang, tetapi juga untuk menyimpan emas.

3.      Asas Mengenal Nasabah

Bukan mengenal secara individu, namun bisa melalui KTP saat akan membuat rekening.

4.      Asas Kerahasiaan

Semua uang atau data yang disimpan semuanya sangat bersifat sangat rahasia. Untuk menjaga data-data nasabah dengan baik. Biasanyanya lebih menggunakan identitas nama gadis ibu kandungnya.

5.      Asas Pengayoman

Bank Sentral harus mengayomi bank-bank yang ada di binaannya.

E.  Sistem Perbankan Indonesia

Persamaan dan perbedaan Bank Umum dan BPR

1.      Persamaan Bank Umum dan BPR antara lain:

a.  Kesamaan larangan: sama memberlakukan perlarangan dalam melakukan penyertaan modal

b.  Kesamaan tujuan: sama-sama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

c.   Prinsipnya bisa syariah atau konvensional

d. Sama untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana dan menyalurkan dana ke masyarakat

2.      Perbedaan Bank Umum dan BPR antara lain:

a.   Pelaksanaan kegiatan: Bank Umum memberikan jasa lalu lintas pembayaran, sedangkan BPR tidak.

b.   Bentuk simpanan dana: Bank Umum berupa giro, deposito dan tabungan, sedangkan BPR hanya tabungan.

c.    Jangkauan: Bank Umum Internasional dan Nasional, sedangkan BPR lokal atau daerah

d.   Jasa: Bank Umum transfer, kliring dan inkaso (jasa penagihan) dan valuta asing, sedangkan BPR tidak ada

Berdasarkan kepemilikan

Bank Umum :

a.       BUMN                                    : Saham mayoritas milik negara minimal 51%, contoh BRI, BNI, Mandiri, BTN

b.      Bank Pemerinta Daerah          : hanya ada didaerah tertentu, contoh Bank JATIM, Bank JATENG

c.       Bank Swasta                           : pemilik mandiri atau pribadi, contoh BCA, Bank Mega

d.      Bank Umum Asing                 : Milik WNA namun beroprasi di Indonesia, contoh HSBC, MayBank

F.   Bank Sentral (BI)

Undang-undang yang mengatur tentang BI ada pada Undang-undang No. 23 Tahun 1999 Tentang BI dan Undang-undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan BI. Persoalan Indenpendendi tentang kemerdekaan BI yang awalnya dianggap sebagai lembaga pembantu pemerintah seperti menteri. BI dipandang Indenpenden (tidak boleh ada campur tangan dari pemerintah). Pemerintah tidak boleh melakukan Indenpendensi kepada BI tentang kebijakan yang telah dibuat.

Penggunaan Tujuan:

1.    Baru

BI hanya memiliki 1 tujuan yakni Menjaga stabilitas nilai tukar. Dan memiliki 3 kewenangan antara lain:

a.       Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter (keuangan)

-          Mengurangi semua hal tentang uang

-          Beberapa uang yang mau dicetak

-          Mengatur dan melenyapkan uang

-          Mengatur uang yang sudah berlaku dan tidak berlaku

b.      Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran

Menetapkan alat tukar, pembayaran dan tidak tunai (cek, dll). Debet mempunyai tabungan atau giro dan harus mempunyai rekening di bank. Sedangkan Kredit tidak disarankan mempunyai rekening namun memiliki penghasilan tetap.

c.       Mengatur dan mengawasi Bank

-          Menetapkan peraturan dibidang perbankan

-       Memberikan dan mencabut izin lembaga bank yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan

-          Melakukan pengawasan bank secara langsung maupun tidak langsung

-          Memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.    Lama

Ada beberapa tujuan atau prinsip. Berdasarkan UU yang lama adalah menjadi agen pembangunan, intermediasi (menjadi lembaga penengah antara yang surplus dan defisit). Ex: simpan pinjam, tabungan, dll. Namun saat ini di BI tidak melakukan hal itu.

G. Hubungan BI dengan Pemerintah

Ø  Menteri keuangan sebagai bendahara negara

-          Bertindak sebagi pemegang khas negara.

-          Atas nama pemerintah dapat memberikan pinjaman ke luar negeri

-          Mengelola dan menyelesaikan hutang ke luar negeri

-          Menerima pinjaman luar negeri

-          BI bisa dimintai pendapat melalui rapat-rapat tertentu untuk memberikan masukan masalah ekonomi, perbankan dan keuangan.

-          BI dapat memberikan pendapat dan pertimbangan mengenai SUN (Surat Utang Negara)

-          BI dilarang memberikan kredit kepada pemerintah.

Ø  Hubungan Tentang Pembagian dan Kerugian

-          Apabila BI untung maka disetor ke pemerintah setelah diambil dana cadangan

-          Apabila BI rugi sampai 2 triliun maka pemerintah wajib memberikan suntikan dana

Ø  Hubungan BI dengan Internasional

-          Penyelesaian transaksi lintas negara

-          Intervensi bersama untuk nilai tukar mata uang asing (valuta asing)berbagi informasi tentang tugas-tugas bank sentral termasuk pengawasan bank

-          Pelatihan dan penelitian dalam bidangnya.

Ø  BI Tergabung dalam beberapa organisasi Internasional

1.      BI mewakili pemerintah antara lain:

-          Asin Development Bank (ADB)

-          Islamic Development Bank (IDB)

-          IMF

-          APEC

-          Manila Framework Group

-          WTO

-          ASEAN + 3

2.      Mewakili BI sendiri antara lain:

-          SEACEN Centre

-          SEANZA

-          EMEP

-          BIS

H.  Peraturan dan Pendirian Bank

Ø  Tata cara Pendirian dan Kepemilikan Bank

Surat kep Direksi Bank Indonesia No 32/33/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 Tentang Bank Umum. Diganti dengan PBI No 2/27/pbi/2000 lalu diperbaharui dengan peraturan No 11/1/pbi/2009 Tentang Bank Umum.

Ø  - PBI No 11/10/PBI/2009 Tentang Unit Usaha Syari’ah

-  PBI No 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syari’ah

-  PBI No 8/26/PBI/2006 Tentang BPR

-  PBI No 11/23/PBI/2009 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah

Ø  - Bank Umum   : Tidak peduli tentang untuk apa uang yang akan di pinjamkan

-  Syari’ah           : Harus digunakan untuk sektor riil atau halal

-  BPR                : Identik dengan bunga atau kredit

-  BPRS              : “Pembiayaan” dengan keuntungan tertentu

-  UUS                : Cabang usaha bank Konvensional namun sistemnya ada yang syariah

Ø  Syarat-syarat pendirian:

1.      PBI No 11/10/PBI/2009 Tentang Unit Usaha Syari’ah

Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja dari BUK yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. Modal kerja UUS ditetapkan dan dipelihara paling kurang sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).

2.      PBI No 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syari’ah

Bank Umum Syariah yang selanjutnya disebut BUS adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bisa bekerjasama antara WNI/WNA (99%) dan pemerintah. Modal disetor untuk mendirikan Bank ditetapkan paling kurang sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

3.      PBI No 8/26/PBI/2006 Tentang BPR

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh: warga negara Indonesia; badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia; Pemerintah Daerah. Modal disetor untuk mendirikan BPR ditetapkan paling sedikit sebesar:

a.     Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), bagi BPR yang didirikan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

b.     Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), bagi BPR yang didirikan di ibukota Provinsi di pulau Jawa dan Bali dan di wilayah Kabupaten atau Kota Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;

c.      Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), bagi BPR yang didirikan di ibukota Provinsi di luar pulau Jawa dan Bali dan di wilayah pulau Jawa dan Bali di luar wilayah sebagaimana disebut dalam huruf a dan huruf b;

d.     Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), bagi BPR yang didirikan di wilayah lain di luar wilayah sebagaimana disebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c.

Modal disetor bagi BPR yang berbentuk hukum Koperasi adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian. Paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor BPR wajib digunakan untuk modal kerja.

4.      PBI No 11/23/PBI/2009 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Modal disetor BPRS paling kurang sebesar:

a.   Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk BPRS yang didirikan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan Kabupaten/Kota Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;

b.   Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk BPRS yang didirikan di wilayah ibukota propinsi di luar wilayah tersebut pada huruf a di atas;

c.   Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk BPRS yang didirikan di luar wilayah tersebut pada huruf a dan huruf b diatas.

BUMN : PROFIL PERUM DAN PT

BUMN : PROFIL PERUM DAN PT 
PERUM BULOG - PT ASURANSI JASA RAHARJA - PT KAI - PT BTN
BULOG

Sejarah Perum BULOG 
Perjalanan Perum BULOG dimulai pada saat dibentuknya BULOG pada tanggal 10 Mei 1967 berdasarkan keputusan presidium kabinet No.114/U/Kep/5/1967, dengan tujuan pokok untuk mengamankan penyediaan pangan dalam rangka menegakkan eksistensi Pemerintahan baru. Selanjutnya direvisi melalui Keppres No. 39 tahun 1969 tanggal 21 Januari 1969 dengan tugas pokok melakukan stabilisasi harga beras, dan kemudian direvisi kembali melalui Keppres No 39 tahun 1987, yang dimaksudkan untuk menyongsong tugas BULOG dalam rangka mendukung pembangunan komoditas pangan yang multi komoditas. Perubahan berikutnya dilakukan melalui Keppres No. 103 tahun 1993 yang memperluas tanggung jawab BULOG mencakup koordinasi pembangunan pangan dan meningkatkan mutu gizi pangan, yaitu ketika Kepala BULOG dirangkap oleh Menteri Negara Urusan Pangan.
Pada tahun 1995, keluar Keppres No 50, untuk menyempurnakan struktur organisasi BULOG yang pada dasarnya bertujuan untuk lebih mempertajam tugas pokok, fungsi serta peran BULOG. Oleh karena itu, tanggung jawab BULOG lebih difokuskan pada peningkatan stabilisasi dan pengelolaan persediaan bahan pokok dan pangan. Tugas pokok BULOG sesuai Keppres tersebut adalah mengendalikan harga dan mengelola persediaan beras, gula, gandum, terigu, kedelai, pakan dan bahan pangan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka menjaga kestabilan harga bahan pangan bagi produsen dan konsumen serta memenuhi kebutuhan pangan berdasarkan kebijaksanaan umum Pemerintah. Namun tugas tersebut berubah dengan keluarnya Keppres No. 45 tahun 1997, dimana komoditas yang dikelola BULOG dikurangi dan tinggal beras dan gula. Kemudian melalui Keppres No 19 tahun 1998 tanggal 21 Januari 1998, Pemerintah mengembalikan tugas BULOG seperti Keppres No 39 tahun 1968. Selanjutnya melalu Keppres No 19 tahun 1998, ruang lingkup komoditas yang ditangani BULOG kembali dipersempit seiring dengan kesepakatan yang diambil oleh Pemerintah dengan pihak IMF yang tertuang dalam Letter of Intent (LoI).
Dalam Keppres tersebut, tugas pokok BULOG dibatasi hanya untuk menangani komoditas beras. Sedangkan komoditas lain yang dikelola selama ini dilepaskan ke mekanisme pasar. Arah Pemerintah mendorong BULOG menuju suatu bentuk badan usaha mulai terlihat dengan terbitnya Keppres No. 29 tahun 2000, dimana didalamnya tersirat BULOG sebagai organisasi transisi (tahun 2003) menuju organisasi yang bergerak di bidang jasa logistik di samping masih menangani tugas tradisionalnya. Pada Keppres No. 29 tahun 2000 tersebut, tugas pokok BULOG adalah melaksanakan tugas Pemerintah di bidang manajemen logistik melalui pengelolaan persediaan, distribusi dan pengendalian harga beras (mempertahankan Harga Pembelian Pemerintah – HPP), serta usaha jasa logistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Arah perubahan tesebut semakin kuat dengan keluarnya Keppres No 166 tahun 2000, yang selanjutnya diubah menjadi Keppres No. 103/2000. Kemudian diubah lagi dengan Keppres No. 03 tahun 2002 tanggal 7 Januari 2002 dimana tugas pokok BULOG masih sama dengan ketentuan dalam Keppers No 29 tahun 2000, tetapi dengan nomenklatur yang berbeda dan memberi waktu masa transisi sampai dengan tahun 2003. Akhirnya dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah RI no. 7 tahun 2003 BULOG resmi beralih status menjadi Perusahaan Umum (Perum) BULOG. 

Dewan Direksi
Djarot Kusumayakti 
Direktur Utama
Lahir pada tahun 1959, lulusan Fak Ekonomi UII Yogyakarta Jurusan Ekonomi Perusahaan tahun 1982. Mendapat gelar MM Bidang Keuangan di Univ Airlangga, pada tahun 2000. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) BRI. Hingga akhirnya ditunjuk sebagai Direktur Utama Perum BULOG pada tanggal 8 Juni 2015. 

Fadzri Sentosa 
Direktur Komersial
Lahir di Jakarta pada tanggal 6 Mei 1963. Menyelesaikan pendidikan S1 Telekomunikasi di ITB pada tahun 1986 dan S2 Master of Business di The University of Technology Sydney tahun 2001. Sebelum ditugaskan di Perum BULOG, menjadi Direktur Enterprise dan Wholesale PT Indosat di samping rangkap beberapa jabatan lain yaitu sebagai Komisaris di PT Lintasarta, Komisaris PT IM2, Board of Director ASEAN Telecom Holding SDN Bhd Malaysia dan Board of Director Conexus Alliance. Pernah menjadi Direktur Sales dan Marketing PT Satelindo dan Direktur Komersial PT IM3. Berbagai pengalaman lain di Indosat adalah sebagai Group Head Channel & Card Distributon & Logistic, Group Head Regional Jabotabek dan Group Head National Corporate Sales, Division Head Internatioanal Marketing, Division Head Domestic Affair and Regulatory dan Branch Head Bali.

Iryanto Hutagaol 
Direktur Keuangan 
Lahir di Palembang pada tahun 1962. Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Diponegoro Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi pada tahun 1987 dan mendapat gelar Master of Business Administration (MBA) dari Peter F. Drucker School Of Management, The Claremont Graduate University, California, Amerika Serikat pada tahun 1996. Sebelumnya menjabat Kepala Satuan Pengawasan Internal di PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero). Diangkat menjadi Direktur Keuangan Perum BULOG pada tanggal 31 Desember 2014.

Herman Hidayat

Direktur SDM 
Lahir di Jakarta pada tanggal 9 Juli 1959. Menamatkan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1988. Pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan, Kepala Biro Hukum, Inspektur Kementrian BUMN dan terakhir Staf Ahli Menteri BUMN Bidang Kebijakan Publik dan Hubungan Antar Lembaga, serta pernah menduduki jabatan sebagai Komisaris di BUMN. Diangkat sebagai Direktur Perum BULOG pada tanggal 16 Februari 2015.

Wahyu Suparyono 

Direktur Pelayanan Publik 
Lahir di Magelang, 17 Oktober 1959. Menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1990), Pascasarjana (S2) jurusan Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI (1997) dan Doktor (S3) di Universitas Brawijaya (2014). Sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT. PPI (Persero) terhitung sejak bulan Juni 2014.

Wahyu 
Direktur Pengadaan
Lahir pada tanggal 2 September 1967. Menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran tahun 1991, Pascasarjana Magister (S2) Program Magister Manajemen di Universitas Padjadjaran tahun 2004 dengan konsentrasi Manajemen Pemasaran dan Doktoral (S3) Program Doktor Ilmu Manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Padjadjaran (2014).

PT ASURANSI JASA RAHARJA

Profil Perusahaan

Nama                           : PT JASA RAHARJA (Persero)

Bidang Usaha                         : Asuransi Sosial

Pemilik                        : 100% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia

Dasar Hukum

• Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Djasa Rahardja

• Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-750/MK/IV/11/1970 tanggal 18 Nopember 1970 tentang Pernyataan mengenai Perusahaan Negara (P.N.) Asuransi Kerugian Djasa Rahardja sebagai Usaha Negara seperti yg dimaksud dalam ayat (2) Pasal Undang-Undang<br>No. 9 Tahun 1969

• Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1980 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Asuransi Kerugian Jasa Raharja Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Modal Perseroan         : Rp. 500.000.000.000

Modal Disetor             : Rp. 250.000.000.000

Akte Pendirian            :Akta Nomor 49 tanggal 28 Februari 1981 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yg telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Akta Nomor 18 tanggal 2 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Yulius Purnawan, SH. MSi., Notaris Jakarta.

Kegiatan Usaha           :Melaksanakan Asuransi Kecelakaan penumpang alat angkutan umum dan asuransi tanggung jawab menurut hukum terhadap pihak ketiga sebagaimana diatur UU No. 33 dan 34 tahun 1964 berikut peraturan pelaksanaannya.

Jaringan Kantor           : Jasa Raharja memiliki 28 kantor cabang, 61 kantor perwakilan dan 60 Kantor Pelayanan Jasa Raharja (KPJR), yang tersebar diseluruh Indonesia.

Kantor Pusat                 : Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-2 Kuningan-Jakarta 12920 
Dewan Direksi

BUDI SETYARSO

Direktur Utama

Lahir di Madiun Jawa Timur tahun 1957. Meraih Strata Satu (S1) Ekonomi dari Universitas Brawijaya Malang pada tahun 1982, dan Magister Manajemen (S2) di Universitas Sriwijaya (Unsri), Palembang tahun 1997. Riwayat Pekerjaan di PT Jasa Raharja (Persero) :
Bergabung dengan Jasa Raharja pada tahun 1984 di Cabang Surabaya, kemudian dipercaya sebagai Kepala Perwakilan Bondowoso tahun 1986, Kabag Klaim Cabang Medan tahun 1989-1992, Kabag Keuangan selanjutnya Kabag Asuransi Wajib Cabang Semarang tahun 1992-1993. Tahun 1993-2000 dipercaya sebagai Kepala Cabang Mataram, Yogyakarta, Sumatera Selatan dan Jawa Tengah. Sejak tahun 2000 menempati posisi sebagai Kadiv Pelayanan dilanjutkan sebagai Kadiv Litbang. Sejak tahun 2001-2003 menjabat Direktur PT Jasaraharja Putera, pada bulan Maret 2008 Beliau dipercaya sebagai Direktur Operasional dan pada bulan Januari 2013 Beliau menjabat Direktur Utama.

BUDI RAHARDJO SLAMET

Direktur Operasional

Lahir di Cirebon Jawa Barat tahun 1959. Meraih Starat Satu (S1) Ekonomi dari Universitas Krisnadwipayana Jakarta, dan Magister Management Keuangan (S2) di Universitas Gajayana, Malang tahun 1998. Riwayat Pekerjaan di PT Jasa Raharja (Persero) :
Bergabung dengan Jasa Raharja pada tahun 1986 di Kantor Pusat, kemudian dipercaya sebagai Kepala Perwakilan di Cabang Nusa Tenggara Barat tahun 1990, Kepala Perwakilan Malang pada tahun 1992, Kabag Operasional Cabang Jawa Timur Tahun 1996-1999, Kepala Urusan di Kantor Pusat tahun 2000. Tahun 2001-2002 dipercaya sebagai Kepala Cabang Kalimantan Timur, Tahun 2003 dipercaya sebagai Kepala Cabang Bali. Sejak 01 Agustus 2003 menempati posisi sebagai Kadiv Asuransi dilanjutkan sebagai Kadiv Umum, Kadiv Keuangan, Kadiv Pencegahan dan Pelayanan, Kepala Satuan Pengawasan Internal. Pada bulan Januari 2013 dipercaya sebagai Direktur Operasional.

ZAYAD GHANI

Direktur Keuangan

Lahir di Kudus, Jawa Tengah pada tahun 1955, Meraih Strata Satu (S1) Ekonomi dari Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta pada tahun 1981, meraih gelar Magister Management (S2) pada tahun 1997 dari Universitas Pancasila Riwayat Pekerjaan :
Tahun 1983 bergabung dengan Jasa Raharja di Kantor Pusat, kemudian dipercaya sebagai Kepala Bagian Surety Bond Kantor Pusat pada tahun 1994. Ditugaskan di anak perusahaan PT Jasaraharja Putera tahun 1999 hingga Januari tahun 2013. Mendapat kepercayaan sebagai Direktur Keuangan di PT Jasa Raharja (Persero) pada bulan Januari 2013

M. WAHYU WIBOWO

Direktur Manajemen Risiko dan Teknologi Informasi

Lahir di Salatiga Jawa Tengah tahun 1958 Meraih Strata Satu (S1) Ekonomi dari Universitas Udayana Bali pada tahun 1986, Magister Manajemen (S2) di Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya, Jakarta Tahun 1994. Riwayat Pekerjaan di PT Jasa Raharja (Persero) :
Bergabung dengan Jasa Raharja pada tahun 1983 di Cabang Bali, kemudian dipercaya sebagai Kepala Seksi di Cabang Bali tahun 1985, Kepala Bagian Cabang Lampung Tahun 1990, Kepala Bagian di Kantor Pusat tahun 1992. Tahun 1996 dipercaya sebagai Kepala Cabang Kalimantan Barat, Tahun 1997 dipercaya sebagai Kepala Cabang Riau, Tahun 1999 dipercaya sebagai Kaur Divisi Asuransi, Tahun 2000 dipercaya sebagai Kaur Divisi SDM, Tahun 2000 – 2006 dipercaya sebagai Kepala Divisi Akuntansi, Tahun 2007 – 2012 sebagai Staff Eksekutif UBS, Tahun 2012 sebagai Kepala Divisi Sistem Informasi Perusahaan . Pada bulan Januari 2013 dipercaya sebagai Direktur Manajemen Risiko dan Teknologi Informasi.

WIRANTO

Direktur SDM dan Umum

Lahir di Batang pada tahun 1958 Meraih Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi UNDIP pada tahun 1982, kemudian mengambil S2 Finance, di University of Miami, Florida Amerika Serikat tahun 1995.Riwayat Pekerjaan menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Direktorat Pembinaan BUMN Departemen Keuangan pada tahun 1989, lalu pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Perkebunan Wilayah B tahun 1990, Kepala Seksi Analis Pendanaan dan Sumber Daya pada tahun 1993. Selain itu, pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Organisasi pada tahun 1995 di Direktorat Jenderal Pembinaan BUMN, Departemen Keuangan. Pernah menjabat Kepala Sub Direktorat Monitoring Pelaksanaan Usaha, Departemen Keuangan pada tahun 1996. Setelah itu, beliau juga pernah dipercaya menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Privatisasi BUMN Jasa Umum, Departemen Keuangan pada tahun 1998. Pada tahun 1998-2001 menjabat sebagai Kepala Bagian Pembinaan BUMN I, BTU-BUMN Departemen Keuangan, pada tahun 2001-2002 menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Asuransi Jiwa, Direktorat Persero Jasa Keuangan, Departemen Keuangan. Beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Usaha Asuransi Kementerian BUMN tahun 2002-2006. Setelah itu beliau dipercaya menjabat sebagai Asisten Deputi Urusan Usaha Jasa Keuangan, Kementerian BUMN tahun 2006-2010 , mulai tahun 2010-sekarang beliau menjabat Asisten Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik III, Kementerian BUMN. Pada bulan Januari 2013, Beliau dipercaya menjabat Direktur SDM dan Umum PT. Jasa Raharja (Persero).Disamping itu, Beliau juga pernah mendapat penugasan sebagai Komisaris PT.Asuransi Jiwasraya pada tahun 2000-2004, Komisaris PT.Asuransi Ekspor Indonesia tahun 2004-2009, Komisaris PT. Asuransi Kesehatan tahun 2008-2011, dan Komisaris PT. Pegadaian pada tahun 2009-sekarang.

PT KAI

SEJARAH 
Kehadiran kereta api di Indonesia ditandai dengan pencangkulan pertama pembangunan jalan KA di desa Kemijen, Jum'at tanggal 17 Juni 1864 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Mr. L.A.J Baron Sloet van den Beele. Pembangunan diprakarsai oleh Naamlooze Venootschap Nederlandsch Indische Spoorweg Maatschappij (NV. NISM) yang dipimpin oleh Ir. J.P de Bordes dari Kemijen menuju desa Tanggung (26 Km) dengan lebar sepur 1435 mm. Ruas jalan ini dibuka untuk angkutan umum pada hari Sabtu, 10 Agustus 1867.
Keberhasilan swasta, NV. NISM membangun jalan KA antara Kemijen - Tanggung, yang kemudian pada tanggal 10 Februari 1870 dapat menghubungkan kota Semarang - Surakarta (110 Km), akhirnya mendorong minat investor untuk membangun jalan KA di daerah lainnya. Tidak mengherankan, kalau pertumbuhan panjang jalan rel antara 1864 - 1900 tumbuh de-ngan pesat. Kalau tahun 1867 baru 25 Km, tahun 1870 menjadi 110 Km, tahun 1880 mencapai 405 Km, tahun 1890 menjadi 1.427 Km dan pada tahun 1900 menjadi 3.338 Km.
Selain di Jawa, pembangunan jalan KA juga dilakukan di Aceh (1874), Sumatera Utara (1886), Sumatera Barat (1891), Sumatera Selatan (1914), bahkan tahun 1922 di Sulawasi juga telah dibangun jalan KA sepanjang 47 Km antara Makasar-Takalar, yang pengoperasiannya dilakukan tanggal 1 Juli 1923, sisanya Ujungpandang - Maros belum sempat diselesaikan. Sedangkan di Kalimantan, meskipun belum sempat dibangun, studi jalan KA Pontianak - Sambas (220 Km) sudah diselesaikan. Demikian juga di pulau Bali dan Lombok, pernah dilakukan studi pembangunan jalan KA.
Sampai dengan tahun 1939, panjang jalan KA di Indonesia mencapai 6.811 Km. Tetapi, pada tahun 1950 panjangnya berkurang menjadi 5.910 km, kurang Iebih 901 Km raib, yang diperkirakan karena dibongkar semasa pendudukan Jepang dan diangkut ke Burma untuk pembangunan jalan KA di sana.
Jenis jalan rel KA di Indonesia semula dibedakan dengan lebar sepur 1.067 mm; 750 mm (di Aceh) dan 600 mm di beberapa lintas cabang dan tram kota. Jalan rel yang dibongkar semasa pendudukan Jepang (1942 - 1943) sepanjang 473 Km, sedangkan jalan KA yang dibangun semasa pendudukan Jepang adalah 83 km antara Bayah - Cikara dan 220 Km antara Muaro - Pekanbaru. Ironisnya, dengan teknologi yang seadanya, jalan KA Muaro - Pekanbaru diprogramkan selesai pembangunannya selama 15 bulan yang mempekerjakan 27.500 orang, 25.000 diantaranya adalah Romusha. Jalan yang melintasi rawa-rawa, perbukitan, serta sungai yang deras arusnya ini, banyak menelan korban yang makamnya bertebaran sepanjang Muaro- Pekanbaru.
Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamir-kan pada tanggal 17 Agustus 1945, karyawan KA yang tergabung dalam Angkatan Moeda Kereta Api (AMKA) mengambil alih kekuasa-an perkeretaapian dari pihak Jepang. Peristiwa bersejarah tersebut terjadi pada tanggal 28 September 1945. Pembacaan pernyataan sikap oleh Ismangil dan sejumlah anggota AMKA lainnya, menegaskan bahwa mulai tanggal 28 September 1945 kekuasaan perkeretaapian berada di tangan bangsa Indonesia. Orang Jepang tidak diperbolehkan campur tangan lagi urusan perkeretaapi-an di Indonesia. Inilah yang melandasi ditetapkannya 28 September 1945 sebagai Hari Kereta Api di Indonesia, serta dibentuknya Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARI). 

Direksi
Edi Sukmoro 
Direktur Utama

Bambang Eko Martono 
Direktur Komersial 

Apriyono Wedi Chresnanto
Direktur Operasi 

Candra Purnama
Direktur Pengelolaan Prasarana 

Azahari
Direktur Pengelolaan Sarana 

Slamet Suseno Priyanto
Direktur Keselamatan dan Keamanan 

M. Kuncoro Wibowo
Direktur SDM, Umum, dan TI 

Budi Noviantoro
Direktur Logistik dan Pengembangan 

Dody Budiawan

Direktur Aset Tanah dan Bangunan 

Didiek Hartantyo

Direktur Keuangan

PT BANK TABUNGAN NEGARA

SEJARAH 
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau biasa dikenal dengan BTN adalah sebuah perseroan terbatas yang bergerak di bidang penyedia jasa perbankan. Bank ini merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang pertama kali didirikan pada tahun 1987. Saat itu bank ini masih bernama Postspaar Bank yang terletak di Batavia. Selanjutnya Jepang membekukan kegiatan bank tersebut dan mengganti nama menjadi Chokin Kyoku. Pemerintah Indonesia mengambil alih dan mengubah namanya kembali menjadi Bank Tabungan Pos sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1950. Beberapa tahun berselang tepatnya pada tahun 1963, bank ini kembali berganti nama menjadi Bank Tabungan Negara atau biasa dikenal dengan BTN.
Lima tahun setelah itu, bank ini beralih status menjadi bank milik negara melalui Undang-Undang Nomor 20 tahun 1964. Pada tahun 1974 BTN menawarkan layanan khusus yang bernama KPR atau kredit pemilikan rumah. Layanan ini dikhususkan pada BTN oleh Kementerian Keuangan dengan dikeluarkannya surat pada tanggal 29 Januari 1974. Layanan ini pertama kali dilakukan pada tanggal 10 Desember 1976. Selanjutnya pada tahun 1989 BTN juga telah beroperasi menjadi bank umum dan mulai menerbitkan obligasi. Pada tahun 1992 status hukum BTN berubah menjadi perusahaan perseroan (Persero). 
Selain itu, dua tahun berselang tepatnya pada tahun 1994, BTN juga memiliki izin sebagai Bank Devisa. Keunggulan dari BTN terlihat pada tahun 2002 yang menempatkan BTN sebagai bank umum dengan fokus pinjaman tanpa subsidi untuk perumahan. Hal ini dibuktikan dengan keluarnya surat dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tanggal 21 Agustus 2002.
Pada tahun 2003 BTN melakukan restrukturisasi perusahaan. Restrukturisasi perusahaan yang dilakukan secara menyeluruh tersebut telah tertulis dalam persetujuan RJP berdasarkan surat Menteri BUMN tanggal 31 Maret 2003 dan Ketetapan Direksi Bank BTN tanggal 3 Desember 2004. Tak berhenti sampai di sana, pada tahun 2008 BTN juga yang telah melakukan pendaftaran transaksi Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK Eba) di Bapepam. Bank BTN merupakan  bank pertama di Indonesia yang berhasil melakukannya. Selanjutnya pada tahun 2009, BTN melakukan pencatatan perdana dan listing transaksi di Bursa Efek Indonesia. Dengan visi "menjadi bank yang terkemuka dalam pembiayaan perumahan" Bank BTN nyatanya telah menjadi salah satu bank terkemuka di Indonesia.

Direksi 
Maryono
Direktur Utama 

Irman Alvian Zahiruddin
 Direktur 

Mansyur Syamsuri Nasution
Direktu

Iman Nugroho Soeko
Direktur 

Adi Setianto
Direktur 

Sis Apik Wijayanto
Direktur 

Sulis Usdoko
Direktur 

Oni Febriarto Rahardjo
Direktur