kerjasama internasional

KERJASAMA INTERNASIONAL 

INDONESIA DENGAN APEC (Asia Pasific Economic Coorporation)

APEC, atau singkatan dari Asia Pacific Economic Coorporation atau kerjasama Ekonomi Asia Pasifik adalah forum ekonomi 22 negara di Lingkar Pasifik yang bertujuan untuk mengukuhkan pertumbuhan ekonomi, mempererat komunitas dan mendorong perdagangan bebas di seluruh kawasan Asia-Pasifik. Kerjasama Ekonomi APEC adalah forum kerjasama ekonomi yang terbuka, informal, tidak mengikat dan tetap berada dalam koridor disiplin WTO dan berbagai perjanjian internasional. APEC didirikan pada tahun 1989 sebagai tanggapan terhadap pertumbuhan interdependensi ekonomi negara-negara Asia-Pasifik dan lahirnya blok perdagangan lain di bagian-bagian lain dunia.

Sejarah APEC 
Tanggal Januari 1989, Perdana Menteri Australia Bob Hawke mengusulkan untuk didirikannya kerjasama ekonomi yang lebih efektif untuk kawasan Asia-Pasifik. Hal ini berujung pada pertemuan pertama APEC di ibukota Australia, Canberra diketuai oleh Menteri Luar Negeri Australia Gareth Evans. Rapat ini dihadiri oleh Menteri dari 12 negara, dan berujung pada komitmen untuk mengadakan pertemuan tahunan untuk masa depan di Singapura dan Korea selatan.
Pada tahun 1989 dan 1992, para pejabat senior informal dan dialog tingkat menteri melakukan pertemuan. Kemudian pada tahun 1993 mantan Presiden Amerika Serikat William Clinton, mendirikan praktek Rapat tahunan Pemimpin Ekonomi APEC yang diadakan di Blake Island, Washington, Amerika Serikat. Isi dari rapat tersebut salah satunya untuk memberikan liberalisasi perdagangan dan kerjasama ekonomi lebih lanjut, memberikan dorongan dan komitmen tingkat tinggi, untuk mengembangkan semangat masyarakat, dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.
Pada KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) APEC pada tahun 1993 di Seattle, Amerika Serikat ditetapkan Visi dari APEC, yaitu “Mewujudkan komunitas ekonomi Asia-Pasifik yang berdasarkan pada semangat keterbukaan dan kemitraan, serta upaya kerjasama untuk menghadapi tantangan perubahan, pertukaran barang, jasa dan investasi secara bebas, pertumbuhan yang berkesinambungan memperhatikan aspek-aspek lingkungan”. 
Pada tahun 1994 dalam deklarasi APEC menetapkan “Bogor Goals”, guna mewujudkan visi kerjasama tersebut. Dengan  melakukan perdagangan bebas, terbuka dan investasi di Asia-Pasifik pada tahun 2010 untuk ekonomi negara maju dan 2020 untuk negara berkembang di Bogor, Indonesia. Hal tersebut dilakukan dengan cara antara lain:
1. Menciptakan sistem perdagangan yang bebas, terbuka dan adil dikawasan Asia-Pasifik tahun 2010/2020 untuk ekonomi maju dan berkembang.
2. Memimpin dalam memperkuat sistem perdagangan multilateral yang terbuka, meningkatkan liberalisasi perdagangan dan jasa, mengintensifkan kerjasama ekonomi di Asia-Pasifik.
3. Mempercepat proses liberalisasi melalui penurunan hambatan perdagangan dan investasi yang lebih jauh, meningkatkan arus barang, jasa, modal secara bebas dan konsisten dengan GATT.
Dalam perkembangannya, APEC memiliki peran yang cukup strategis dengan penduduk sekitar 2 milyar jiwa atau lebih dari 40% populasi dunia dan mewakili 45% nilai perdagangan dunia (1996). Sebuah pasar yang potensial untuk perdagangan barang, jasa dan sumber daya manusia. Realisasi pertumbuhan GDP APEC tahun 2000 sebesar 4.1% berarti relative lebih rendah dari pertumbuhan GDP dunia yang sebesar 4.7%, disamping itu APEC juga memiliki arti penting dalam rangka pembangunan nasional karena mewakili 69.1% pasar ekspor non-migas Indonesia masing-masing tahun 2000. Serangkaian upaya penguatan forum APEC demi meningkatkan standar ekonomi di kawasan Asia-Pasifik terus dilakukan. Dengan telah disahkannya kesepakatan-kesepakatan yang signifikan antara lain Visi APEC, Bogor Goals, Osaka Actians Agenda (OAA) yang memberikan arahan atau pedoman kerja APEC dan pada tahun 1996 meluncurkan fase implementasi dari pada OAA dalam bentuk MAPA (Manila Action Plans APEC). Sedangkan tindakan kongkrit adalah RAK (Rencana Aksi Kolektif) maupun RAI (Rencana Aksi Individu) oleh seluruh anggotanya, sehingga dalam mewujudkan pasar yang bebas dan terbuka tahun 2010/2020 benar-benar tercapai. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan ekonomi dalam forum APEC, keanggotaannya pun mengalami pertambahan, dari awal berdirinya yang dianggotai oleh 12 negara dan sampai sekarang bertambah menjadi 12 Anggota APEC.

Peran serta Indonesia dalam APEC 
Pada tahun 1989 Indonesia membantu terbentuknya APEC. Indonesia menikmati hasil nyata dari forum kerjasama ekonomi tersebut. Negara Anggota APEC merupakan mitra dagang utama bagi Indonesia. Jumlah impor Indonesia sebesar 63.6% dari total impor Indonesia. Jumlah ekspor mencapai 61% dari jumlah ekspor Indonesia. Selain itu, 50% sumber investasi asing langsung berasal dari kerja sama Indonesia dengan negara Anggota APEC.
Negara tempat penyelenggaraan pertemuan APEC menjadi ketua APEC. Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan pemimpin APEC pada tanggal 5 November 1994 di Bogor. Pada saat yang sama Indonesia menjadi ketua Gerakan Non-Blok. Hal ini membuktikan Indonesia berperan penting dalam organisasi-organisasi regional dan Internasional. Peran Indonesia dalam APEC antara lain:
Ikut mewujudkan ketertiban dunia melalui forum konsultasi APEC yang jujur, adil dan bebas.
Saling membantu tanpa membedakan tingkat kemajuan bangsa. 
Keanggotaan APEC 
Pada Awal didirikannya APEC (Asia Pasific Economic Coorporation) tahun 1989 diikuti oleh 12 Negara, yaitu Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Filiphina, Singapura, Thailand dan Amerika serikat. Kebanyakan adalah negara yang berada di garis pantai Samudra Pasifik. Meskipun begitu, kriteria keanggotaan yaitu setiap anggota adalah lebih kepada ekonomi terpisah, dibandingkan dengan negara terpisah. Sebagai hasilnya, dalam menyebut anggotanya, APEC (Asia Pasific Economic Coorporation) menggunakan istilah Ekonomi Anggota, bukan Negara Anggota. Berikut adalah 22 negara yang telah bergabung kedalam Komunitas Ekonomi Asia-Pasifik atau Asia Pasific Economic Coorporation(APEC):

NO.	NAMA ANGGOTA	TAHUN DITERIMA
1	AUSTRALIA	1989
2	BRUNEI DARUSSALAM	1989
3	KANADA	1989
4	INDONESIA	1989
5	JEPANG	1989
6	KOREA SELATAN	1989
7	MALAYSIA	1989
8	SELANDIA BARU	1989
9	FILIPHINA	1989
10	SINGAPURA	1989
11	THAILAND	1989
12	AMERIKA SERIKAT	1989
13	REPUBLIK TIONGKOK	1991
14	HONG KONG	1991
15	RRC	1991
16	MEKSIKO	1993
17	PAPUA NEW GUINEA	1993
18	CHILI	1994
19	PERU	1998
20	RUSSIA	1998
21	VIETNAM	1998
22	MONGOLIA	2013

Bergabungnya Indonesia dengan Asia Pasific Economic Coorporation (APEC) merupakan salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia dikala itu untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi nasional dan untuk meningkatkan daya saing Ekonomi global. Banyak sekali manfaat yang di dapatkan oleh Indonesia dengan bergabung dalam Asia Pasific Economic Coorporation (APEC), yaitu meningkatkan Infrastruktur di wilayah ASEAN untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan integritas. Berdasarkan perhitungan Asian Development Bank Asia membutuhkan 8 triliun Dollar Amerika Serikat untuk pembangunan infrastruktur tahun 2020.
Untuk kepentingan dalam negeri, APEC memiliki manfaat bagi Indonesia dalam segi pembangunan infrastruktur dan Investasi. Dengan melihat wilayah geografis Indonesia yang menguntungkan, maka hal tersebut dapat menarik minat para investor luar negeri. Meningkatnya kerjasama perekonomian di Indonesia dapat meningkatkan perekonomian dalam negeri. Dengan sistem pasar terbuka atau bebas serta liberalisasi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena jika tidak ada kerjasama dengan negara lain, maka pertumbuhan perekonomian nasioanal akan terhambat dan sedikit investor yang akan masuk ke Indonesia. Tentu hal ini harus terus mendapatkan dukungan dari semua pihak, pemerintah sudah berupaya sedemikian rupa dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dalam bidang ekonomi (khususnya), maka masyarakatpun juga harus berusaha untuk membantu pembangunan dalam negeri, baik dalam hal ekonomi maupun infrastruktur lainnya.

INDONESIA DENGAN ADB ( Asian Development Bank )

Bank Pembangunan Asia (ADB) adalah Bank Pembangunan Daerah didirikan pada tanggal 22 Agustus 1966 untuk memfasilitasi perkembangan ekonomi negara di Asia.  Bank mengakui anggota PBB Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia dan Pasifik (UNESCAP, sebelumnya dikenal sebagai Komisi Ekonomi PBB untuk Asia dan Timur Jauh) dan non-regional negara-negara maju .  Dari 31 anggota pada pendiriannya, ADB kini memiliki 67 anggota - yang 48 berasal dari di Asia dan Pasifik dan 19 luar. ADB dimodelkan erat pada Bank Dunia , dan memiliki sistem suara tertimbang serupa di mana suara didistribusikan secara proporsional dengan modal langganan's anggota. Saat ini, baik Amerika Serikat dan Jepang memiliki 552.210 saham, proporsi terbesar 12,756% saham di masing-masing.

ORGANISASI

Badan tertinggi yang membuat kebijakan bank adalah Dewan Gubernur terdiri dari satu wakil dari setiap negara anggota. Dewan Gubernur, pada gilirannya, memilih di antara mereka sendiri dari 12 anggota Dewan Direksi dan wakil mereka. Delapan dari 12 anggota yang berasal dari regional (Asia-Pasifik) orang anggota, sedangkan yang lain berasal dari anggota non-regional.

Dewan Gubernur juga memilih bank Presiden yang adalah ketua Dewan Direksi dan mengelola ADB. Presiden memiliki jabatan berlangsung lima tahun, dan dapat dipilih kembali. Secara tradisional, dan karena Jepang merupakan salah satu pemegang saham terbesar bank, Presiden selalu Jepang. Presiden saat ini adalah Haruhiko Kuroda, yang menggantikan Tadao Chino pada tahun 2005.

Kantor pusat bank berada pada 6 ADB Avenue, Mandaluyong City , Metro Manila , Filipina , dan memiliki kantor perwakilan di seluruh dunia.Bank ini mempekerjakan sekitar 2.400 orang, yang berasal dari 55 dari 67 negara anggotanya, dan dengan lebih dari separuh dari staf yangFilipina .

SEJARAH

1962-1972

ADB pada awalnya dipahami oleh beberapa orang Jepang berpengaruh yang merumuskan "rencana pribadi" untuk sebuah bank pembangunan daerah pada tahun 1962, yang kemudian disahkan oleh pemerintah. Jepang merasa bahwa bunga di Asia tidak dilayani oleh Bank Dunia dan ingin mendirikan sebuah bank di mana Jepang secara institusional diuntungkan. Setelah ADB didirikan pada tahun 1966, Jepang mengambil posisi terkemuka di bank, tetapi menerima presiden dan beberapa "posisi cadangan" lainnya penting seperti direktur departemen administrasi.Pada akhir 1972, Jepang memberikan kontribusi $ 173.700.000 (22,6% dari total) terhadap sumber daya modal biasa dan $ 122.600.000 (59,6% dari total) untuk dana khusus. Sebaliknya, Amerika Serikat menyumbang hanya $ 1.25 juta untuk dana khusus.

ADB melayani kepentingan ekonomi di Jepang karena sebagian besar pinjamannya pergi ke Indonesia , Thailand , Malaysia , Korea Selatandan Filipina , negara-negara dengan mana Jepang memiliki hubungan perdagangan yang penting; bangsa ini menyumbang 78,48% dari total pinjaman ADB 1967-1972. Selain itu, Jepang menerima manfaat nyata, 41,67% dari total pengadaan 1967-1976. Jepang terikat kontribusi dana khusus untuk sektor disukai dan daerah dan pengadaan barang dan jasa, sebagaimana tercermin dalam sumbangan yang $ 100 juta untuk Dana Khusus Pertanian pada bulan April 1968.

Takeshi Watanabe menjabat sebagai presiden pertama ADB 1966-1972.

1972-1986

saham Jepang kontribusi kumulatif meningkat dari 30,4 persen pada tahun 1972-35,5 persen pada 1981 dan 41,9 persen pada tahun 1986. Selain itu, Jepang adalah sumber penting dari pinjaman ADB, 29,4 persen (dari $ 6,729.1 juta) pada 1973-1986, dibandingkan dengan 45,1 persen dari Eropa dan 12,9 persen dari Amerika Serikat. presiden Jepang Inoue Shiro (1972-1976) dan Yoshida Taroichi (1976-1981) mengambil sorotan. Masao Fujioka, presiden keempat (1981-1990), mengadopsi gaya kepemimpinan yang tegas. Ia mengumumkan rencana ambisius untuk memperluas ADB menjadi agen pembangunan yang berdampak tinggi. rencana-Nya dan filsafat perbankan menyebabkan meningkatnya gesekan dengan direktur AS, dengan kritik terbuka dari Amerika pada pertemuan tahunan 1985. 

Selama periode ini ada dasi kelembagaan yang kuat paralel antara ADB dan Departemen Keuangan Jepang, khususnya Biro Keuangan Internasional (IFB).

Sejak 1986

berbagi Its kontribusi kumulatif meningkat dari 41,9 persen pada 1986-50,0 persen pada tahun 1993. Selain itu, Jepang telah menjadi pemberi pinjaman penting untuk ADB, 30,4 persen dari total di 1987-1993, dibandingkan dengan 39,8 persen dari Eropa dan 11,7 persen dari Amerika Serikat. Namun berbeda dengan periode sebelumnya, Jepang telah menjadi lebih tegas sejak pertengahan tahun 1980-an. rencana Jepang adalah untuk menggunakan ADB sebagai wadah bagi daur ulang surplus modal yang besar dan "katalis" untuk menarik modal swasta Jepang ke wilayah tersebut. Setelah 1985 Plaza Accord , produsen Jepang didorong oleh yen tinggi untuk pindah ke Asia Tenggara. ADB memainkan peran dalam menyalurkan modal swasta Jepang untuk Asia dengan meningkatkan infrastruktur setempat.  ADB juga berkomitmen untuk meningkatkan kredit untuk isu-isu sosial seperti pendidikan, kesehatan dan penduduk, pembangunan perkotaan dan lingkungan, sampai 40 persen dari total pinjaman dari sekitar 30 persen pada saat itu.

Proyek Terkenal dan Bantuan Teknis

§  Afghanistan Diaspora Proyek

§  Pendanaan Utah State University menyebabkan proyek-proyek untuk membawa keterampilan tenaga kerja di Thailand ^{[ rujukan? ]}

§  Gempa dan Tsunami Proyek Dukungan Darurat di Indonesia

§  Greater Mekong Subregional Program

§  ROC Ping Offshore Hu Minyak dan Gas Bumi Pengembangan

§  Kemitraan Strategis Sektor Swasta untuk Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di Filipina

§  Gas Trans-Afganistan Pipeline Penilaian Kelayakan

§  Pinjaman sebesar $ 1,2 milyar untuk jaminan keluar dari krisis ekonomi yang akan datang di Pakistan dan pergi pendanaan bagi negara-negara berkembang kebutuhan energi, khususnya proyek-proyek Hydro-power

§  Mikro membiayai dukungan bagi perusahaan-perusahaan swasta, dalam hubungannya dengan pemerintah, termasuk Pakistan dan India .

§  The Yichang-Wanzhou Kereta Api proyek di daerah pegunungan barat Hubei Provinsi dan utara-timur Chongqing Kota, Cina. (A $ 500.000 pinjaman AS, yang disetujui pada tahun 2003.)

KRITIK

Sejak's dini hari ADB, kritikus telah menuduh bahwa dua donor utama, Jepang dan Amerika Serikat , memiliki dampak luas terhadap pinjaman, kebijakan dan keputusan kepegawaian.

Oxfam Australia telah mengkritik Bank Pembangunan Asia ketidakpekaan kepada masyarakat lokal. "Operasi di a dan internasional tingkat global, bank-bank tersebut dapat merusak hak asasi manusia itu orang melalui proyek-proyek yang memiliki hasil merugikan untuk dan memarjinalkan masyarakat miskin."  Bank juga menerima kritik dari Program Lingkungan PBB , menyatakan dalam laporannya bahwa " banyak pertumbuhan telah dilewati lebih dari 70 persen penduduk pedesaan, banyak di antaranya yang langsung tergantung pada sumber daya alam untuk mata pencaharian dan pendapatan ".

Ada kritik bahwa proyek-proyek ADB skala besar menyebabkan kerusakan sosial dan lingkungan karena kurangnya pengawasan. Salah satu proyek kontroversial terkait ADB-paling Thailand 's Mae Moh menembakkan listrik stasiun-batubara . Lingkungan dan aktivis hak asasi manusia mengatakan lingkungan pengamanan kebijakan ADB serta kebijakan untuk masyarakat adat dan pemindahan paksa , sementara biasanya sampai standar internasional di atas kertas, sering diabaikan dalam praktek, terlalu jelas atau lemah untuk menjadi efektif, atau hanya tidak diberlakukan oleh pejabat bank.

Bank telah dikritik atas perannya dan relevansi dalam krisis pangan . ADB telah dituduh oleh masyarakat sipil mengabaikan peringatan menjelang krisis dan juga berkontribusi untuk itu dengan kondisi pinjaman yang mendorong banyak yang mengatakan tidak adil tekanan pemerintah untuk deregulasi dan swastanisasi pertanian , yang mengarah ke masalah-masalah seperti kekurangan pasokan beras di Asia Tenggara .

Bank juga telah dikritik oleh Perang Vietnam veteran untuk pendanaan proyek-proyek di Laos, karena Amerika Serikat 15% saham 'di bank, ditanggung oleh pajak. Laos menjadi komunis negara setelah AS menarik diri dari Vietnam, dan Perang Saudara Laos dimenangkan oleh Pathet Lao , yang secara luas dipahami telah didukung oleh Angkatan Darat Vietnam Utara .

Pada tahun 2009, bank mengesahkan strategi pendanaan 2,9 miliar $ untuk proyek-proyek yang diusulkan di India . Proyek-proyek dalam strategi ini hanya indikatif dan masih perlu lebih lanjut disetujui oleh dewan bank direksi, namun, RRC Jurubicara Kementerian Luar Negeri Qin Gang menyatakan, "Bank Pembangunan Asia, terlepas dari keprihatinan utama dari Cina, menyetujui Country India Strategi Kemitraan yang melibatkan sengketa teritorial antara China dan India menyatakan. Cina ketidakpuasan yang kuat selama ini .... bank bergerak tidak hanya serius tarnishes namanya sendiri, tetapi juga merusak kepentingan anggotanya.

ANGGOTA:

ADB mempunyai 67 anggota (per 2 Februari 2007). Nama adalah sebagai diakui oleh ADB.
Tahun setelah nama anggota menunjukkan tahun keanggotaan. Pemegang saham terbesar ADB adalah Jepang dan Amerika Serikat, masing-masing% 15,57 memegang saham. Pada saat itu negara berhenti menjadi anggota, Bank akan mengatur pembelian kembali itu negara saham tersebut oleh Bank sebagai bagian dari penyelesaian piutang dengan negara tersebut sesuai dengan ketentuan ayat 3 dan 4 Pasal ini.

Republik China (Taiwan) awalnya bergabung sebagai "Cina" sebagai anggota pendiri yang mewakili seluruh Cina. Namun, saham modal Bank didasarkan pada ukuran modal Taiwan, tidak seperti Bank Dunia dan IMF di mana pemerintah di Taiwan telah memiliki saham yang mewakili seluruh China sebelum Republik Rakyat Cina bergabung dan mengambil Republik China kursi. Pada tahun 1986, sebuah kompromi dilakukan ketika Republik Rakyat Cina bergabung dengan lembaga tersebut. ROC diizinkan untuk mempertahankan keanggotaannya, tetapi dengan nama Taipei, Cina - nama itu protes. Uniknya, hal ini memungkinkan kedua sisi Selat Taiwan untuk diwakili di institusi tersebut.

 

Oleh M. Stipan Bhakti Ardiyono

Bersama: Nur Habib Fauzi, Pitahono, Prisilia Dian Anggraini dan Pupuh Maharani dalam diskusi Kelompok 2 (HPI).

UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA Membahas Pasal 39 – 57

Nama anggota           : M STIPAN BHAKTI ARDIYONO

                                      MUHAMMAD KHOIRUL ROJIKIN

                                      RISKI WAHYUNI

                                      ROHMATUL UMAH

                                      YOFILATUN NIKMAH

Kelas                           : HES 4C

UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA

Membahas Pasal 39 – 57

Pasal 39 dan 40                       : Tentang Kewenangan Menteri

Pasal 41, 42, dan 43                : Tentang Anggaran Dasar

Pasal 44 sampai Pasal 55         : Tentang Anggota Direksi Perum

Pasal 56 dan 57                       : Tentang Dewan Pengawas

Kewenagan Menteri

Pasal 39

Menteri tidak bertanggung jawab atas segala akibat perbuatan hukum yang dibuat Perum serta kerugian Perum, yang melebihi nilai kekayaan negara yang telah dipisahkan ke dalam Perum, kecuali jika Menteri beritikat buruk memanfaatkan Perum semata-mata untuk kepentingan pribadi, terlibat dalam perbuatan melawan hukum, dan melawan hukum menggunakan kekayaan Perum.

Pasal 40

Ketentuan dan tata cara pemindahtanganan, pembebanan atas activa tetap Perum, penerimaan pinjaman dan pemberi pinjaman, serta tidak menagih lagi dan menghapusnya dari pembukuan piutang, oleh Perum diatur dengan keputusan Menteri.

Anggaran Dasar

Pasal 41

Anggaran dasar Perum ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang pendiriannya. Perubahan anggaran dasar ditetapkan dengan Peraturan pemerintah, berlaku sejak tanggal diundangkannya Peraturan Pemerintah.

Pasal 42

Setiap tahun buku Perum wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan. Penyisihan laba bersih dilakukan sampai cadangan mencapai sekurang-kurangnya 20% dari modal Perum. Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksudkan tersebut hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.

Pasal 43

Penggunaan laba bersih dan penentuan jumlah penyisihan cadangan Perum ditetapkan oleh Menteri.

Direksi Perum

Pasal 44

Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dtetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 45

Yang diangkat sebagai Direksi adalah orang yang tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, dan orang yang tidak pernah dinyatakan pailit, dan juga punya jiwa yang jujur, berpengalaman, punya keahlian, dan dengan uji kelayakan dan kepatuhan dalam pengangkatannya, anggota Direksi yang dinyatakan lulus wajib menandatangani kontrak manajemen. Masa jabatan anggota direksi adalah 5 tahun dan dapat diangkat kembali 1 kali masa jabatan. Anggota Direksi tediri dari beberapa orang, dan salah satu menjadi direktur utama.

Pasal 46

Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh Keputusan Menteri disertai alasan yang jelas.

Pasal 47

Menegenai persyaratan dan tata cara pengangkatan serta pemberhentian anggota Direksi diatur oleh Keputusan Menteri.

Pasal 48

Perum wajib mencurahkan tenaga pikiran dan memberikan perhatian penuh dalam tugasnya demi mencapai tujuannya perum.

Pasal 49

Direksi wajib menyiapkan Rancangan Rencana jangka panjang yang strategis untuk tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 tahun, rencana tersebut ditandatangani bersama Dewan Pengawas, selanjutnya disampaikan pada Menteri untuk disahkan.

Pasal 50

Direksi wajib menyiapkan rancangan kerja serta anggaran Perusahaan serta menyampaikannya kepada Menteri untuk disahkan.

Pasal 51

Dalam waktu 5 bulan setelah tahun buku Perum ditutup, Direksi wajib menyampaikan laporan tahunannya kepada Menteri untuk memperoleh pengesahan. Dan semua laporan tahunan tersebut ditandatangani oelh semua anggota Direksi dan Dewan Pengawas. Jika anggota Direksi dan Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan tersebut harus disertai dengan alasannya secara tertulis.

Pasal 52

Laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perum serta rencana jangka panjang dan rencana kerja serta anggaran perusahaan diatur oleh Keputusan Menteri.

Pasal 53

Anggota direksi dilarang memangku jabatan rangkap dalam lingkup kerjanya, dan daerahnya yang telah diatur dalam peraturan pendirian Perum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Direksi juga wajib untuk memelihara risalah rapat dan menyelenggarakan pembukuan Perum.

Pasal 55

Direksi hanya dapat mengajukan permohonan kepengadilan jika pailit dan kerugian ditanggung renteng oleh anggota perum kecuali jika ada yang dinyatakan tidak sah dalam kepailitan jika anggota direksi menimbulkan pailit tersebut maka menteri mewakili perum untuk menuntut dan menggugat melalui pengadilan.

Dewan Pengawas

Pasal 56

Pengangkatan, pemberhentian anggota dewan pengawas ditetapkan oleh menteri sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undang.

Pasal 57

Yang layak diangkat menjadi anggota Dewan pengawas adalah orang yang mampu melaksanakan perbuatan hukum tidak pernah melawan hukum, serta tidak pernah menyebabkan kerugian, dan juga mempunyai sifat yang jujur, berpengalaman, serta intregitas yang tinggi, serta mempunyai waktu yang cukup untuk melakukan tugasnya. kriteria tersebut untuk mempermudah pengambilan keputusan secara efektif tetap dan independen.

·         Masa jabatan dewan pengawas adalah 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan.

·         Dewan pengawas itu terdiri dari beberapa orang dan salah satu sebagai direktur utama Dewan pengawas.

·         Pengangkatannya tidak boleh bersamaan dengan pengangkatan anggota direksi kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pendirian.

Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Analisis Pasal 109-135

Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Analisis Pasal 109-135

Berikut penjelasan 27 pasal dari Undang-Undang Perseroan Terbatas yang membahas bab;

1.      BAB VII tentang Direksi dan Dewan Komisaris

Bagian kedua: Dewan Komisaris, yaitu pasal 109-121; dan

2.      BAB VIII tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan

Yaitu pasal 122-135

o    Pasal 109

Membahas tentang perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah yang terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS dan bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

o    Pasal 110

Membahas tentang persayaratan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan dimana instansi teknis yang berwenang berhak menetapkan persyaratan tambahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Persyaratan dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh perseroan.

o    Pasal 111

Membahas tentang RUPS yang membahas mengenai pengangkatan, pembentukan dan pemberhentian setelah 30 hari setelah ditutupnya RUPS direksi wajib memberitahukan perubahan kepada menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan. Apabila tidak di catat maka menteri berhak menolak atas perubahan susunan dewan komisaris

o    Pasal 112

Membahas tentang pengangkatan anggota dewan komisaris yang apabila tidak memenuhi persyaratan pada pasal 110 (1) dan (2) dianggap batal. Dan dalam tujuh hari semenjak diketahui direksi wajib melaporkan kepada menteri sebelum pembatalan anggota dewan komisaris perbuatan hukumnya dianggap tetap mengikat dan menjadi tanggungjawab perseroan.

o    Pasal 113

Membahas tentang penggajian dan tunjangan anggota dewan komisaris yang telah ditetapkan RUPS.

o    Pasal 114

Membahas tentang tanggungjawab atas pengawasan perseroan yang dilakukan oleh dewan komisaris.

o    Pasal 115

Membahas tentang apabila perseroan mengalami kepailitan karena kesalahan dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan oleh direksi dewan komisaris baik anggota baru maupun setelah lima tahun tidak menjabat sebelum putusan pailit dinyatakan.

Ada perkecualian tanggungjawab dewan komisaris, yaitu :

a.       Bukan karena kesalahan.

b.      Telah melaksanakan tugas dengan baik dan hati-hati.

c.       Tidak mempunyai kepentingan pribadi yang melibatkan kepailitan.

d.      Sudah memberi nasehat kepada direksi untuk mencegah terjadinya pailit.

o    Pasal 116

Membahas tentang kewajiban dewan komisaris.

o    Pasal 117

Pemberian wewenang untuk memberikan persetujuan atau bantuan Dewan Komisaris dalam perbuatan hukum yang mengikat perseroan.

o    Pasal 118

Membahas tentang Dewan komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan baik mengenai hak, wewenang dan kewajiban berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS.

o    Pasal 119

Membahas tentang pemberhentian anggota direksi yang dilakukan oleh anggota dewan komisaris.

o    Pasal 120

Membahas tentang anggaran dasar perseroan dapat mengatur adanya satu orang atau lebih komisaris independen dan satu orang komisaris utusan dimana komisaris independen diangkat berdasarkan RUPS dan komisaris utusan ditetapkan dalam anggaran dasar perseroan.

o    Pasal 121

Membahas tentang dalam menjalankan tugas pengawasan dewan komisaris dapat membentuk komite yang bertanggungjawab kepada dewan komisaris.

o    Pasal 122

Membahas tentang penggabungan dan peleburan antara perseroan satu dengan yang lain perseroan tersebut berlaku semenjak tanggal penggabungan atau peleburan telah ditetapkan.

o    Pasal 123

Membahas tentang rancangan penggabungan perseroan yang harus diajukan kepada RUPS masing-masing untuk mendapat persetujua. Hal ini juga berlaku pada perseroan terbuka.

o    Pasal 124

Ketentuan dalam pasal 123 mutatis mutandis berlaku bagi perseroan yang akan meleburkan diri.

o    Pasal 125

Membahas tentang pengambil alihan. Siapa saja yang boleh pengambilalihan dan tata cara melakukan pengambilalihan tersebut.

o    Pasal 126

Membahas tentang perbuatan hukum penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan wajib memperhatikan kepentingan;

a.       Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan;

b.      Kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan

c.       Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Apabila pemegang saham yang tidak setuju dengan keputusan RUPS mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan, maka hal itu tidak dapat menghentikan proses pelaksanan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan.

o    Pasal 127

Membahas tentang pengumuman untuk memberikan kesempatan kepada pihka-pihak yang bersangkutan agar mengetahui rencana mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan dan dapat mengajukan keberatan jika mereka merasa kepentingannya dirugikan kepada perseroan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari setelah pengumuman.

o    Pasal 128

Membahas tentang rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan yang telah disetujui RUPS dituangkan dalam akta penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan yang dibuat di hadapan notaris. Serta pemegang saham wajib membuat akta pengambilalihan saham di hadapan notaris. Akta tersebut menjadi dasar pembuatan akta pendirian perseroan hasil peleburan.

o    Pasal 129

Membahas tentang dalam hal penggabungan perseroan tidak disertai perubahan anggaran dasar, dan salinan akta penggabungan harus disampaikan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan.

o    Pasal 130

Membahas tentang salinan akta peleburan dilampirkan pada pengajuan permohonan untuk mendapatkan keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan hasil peleburan.

o    Pasal 131

Membahas tentang dalam hal pengambilalihan saham dilakukan secara langsung dari pemegang saham, dengan salinan akta pemindahan hak atas saham wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan susunan pemegang saham.

o    Pasal 132

Membahas tentang daftar data pendirian perseroan juga berlaku pada penggabungan, peleburan atau pengambilalihan perseroan.

o    Pasal 133

Membahas tentang Direksi perseroan yang menerima penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan wajib mengumumkan hasilnya dalam surat kabar dalam jangka waktu paling lambat 30 hari dari berlakunya penggabungan, peleburan, atau pengalihan tersebut.

o    Pasal 134

Membahas tentang ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan atau pengambilalihan diatur dalam peraturan pemerintah.

o    Pasal 135

Membahas tentang klasifikasi pemisahan yaitu murni dan tidak murni. Dimana pemisahan murni mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan berlaik karena hukum kepada dua Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut berakhir karena hukum. Sedangkan pemisahan tidak murni mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan Perseroan yang melakukan pemisahan tersebut tetap ada.

Demikianlah penjelasan dari KELOMPOK 5 HES 4C:

1.      M. Stipan Bhakti Ardiyono                            1711143050

2.      Moh Hadi Triono                                            1711143054

3.      Yoshida Lola Tama                                         1711143089

4.      Zulfatun Ulaini                                               1711143094